Harga per Porsi Rp15 Ribu, Makan Bergizi Gratis Dimulai di Tenggarong dan Nunukan

"Setiap Dapur MBG dikelola oleh seorang kepala SPPG yang ditunjuk langsung Badan Gizi Nasional (BGN)," katanya. 

Kepala SPPG ini bekerja sama dengan seorang ahli gizi dan seorang akuntan untuk memastikan pengawasan ketat terhadap kualitas gizi dan kelancaran distribusi makanan. 

Selain memastikan kecukupan gizi dalam setiap porsi MBG, SPPG juga bertugas mengawasi standar kebersihan, pengelolaan gizi, dan pengolahan limbah di setiap Dapur MBG dengan ketat. 

"BGN berkomitmen untuk meminimalkan limbah. Bahkan, untuk mendukung keberlanjutan, nampan penyajian dirancang menggunakan bahan stainless steel yang higienis dan dapat digunakan ulang, " jelasnya. 

Seperti disampaikan Presiden Prabowo, lanjut Hasan, pemerintah tidak libur pada Tahun Baru termasuk Sabtu dan Minggu, untuk memastikan kelancaran program MBG.

Momentum dimulainya program ini juga bertepatan dengan dimulainya kegiatan belajar mengajar sebagian besar sekolah pada pekan ini. 

Pemerintah menempatkan kesiapan Dapur MBG sebagai prioritas utama agar layanan dapat berjalan maksimal.

DPR Sangsikan Anggaran

Anggota Komisi IX DPR RI Zainul Munasichin meminta masih perlu adanya pembahasan lebih detail, termasuk pada anggaran makanan pada program makan bergizi grafis (MBG). 

"Catatan saya pertama, terkait anggaran per porsi Rp10 ribu, menurut saya itu kemarin belum dibicarakan detil dengan Komisi IX DPR ya atau dengan DPR," kata Zainul dalam keterangannya, Minggu (5/1). 

Terlebih pada saat rapat dengan Komisi IX, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menyatakan, sejatinya anggaran makan bergizi gratis itu ada di angka Rp15 ribu per-porsi.

"Karena pada saat presentasi di depan kita, kepala BGN itu membuat proyeksi ratenya itu adalah Rp15 ribu per porsi, walaupun nanti bervariasi antardaerah ya," kata dia. 

Baca juga: Ahok Buka-Bukaan Program Makan Gratis Kabinet Prabowo-Gibran Lebih Bagus dari Internet Gratis Ganjar

Sehingga menurut, legislator dari PKB itu anggaran Rp10 ribu per-porsi yang sebagaimana direncanakan oleh pemerintah dinilai tidak akan cukup untuk memenuhi gizi anak-anak.

Apalagi, anggaran tersebut akan turut diterapkan untuk sekolah-sekolah di luar pulau Jawa yang digadang akan lebih mahal harga bahan pokok makanannya. 

"Nah kalau sekarang diputuskan Rp10 ribu per porsi, kami punya catatan bahwa hitung-hitungan kami kalau Rp10 ribu per porsi itu sepertinya susu belum masuk deh. Kalau susu dimasukan, nggak cukup itu anggaran Rp10 ribu," ujar Zainul.