Harga per Porsi Rp15 Ribu, Makan Bergizi Gratis Dimulai di Tenggarong dan Nunukan

TRIBUNKALTIM.CO - Pemerintah bakal memulai program Makan Bergizi Gratis pada hari ini, Senin (6/1/2025) , di beberapa titik di Tanah Air.

Ada 190 satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) yang bakal memenuhi kebutuhan makanan pada program Makan Bergizi Gratis, termasuk di Kalimantan Timur dan
Kalimantan Utara.

Kepala Biro Hukum dan Humas Badan Gizi Nasional (BGN) Kombes Pol Lalu Muhammad Iwan Mahardan mengumumkan, dapur SPPG ini akan mulai memasak makanan untuk program Makan Bergizi Gratis pada tanggal 6 Januari 2025.

Jika dirinci, ada 5 titik lokasi di Jakarta, 40 titik di Jawa Tengah, 32 titik di Jawa Timur, Jawa Barat 58 titik, lalu masing-masing 3 di Banten dan DI Yogyakarta.

Baca juga: Pemprov Kaltim Akan Tambah Rp 7 Ribu untuk Program Makan Gratis di Benua Etam

Sebanyak 6 titik di Aceh, 1 di Bali, 1 di Gorontalo, 2 di Kalimantan Selatan, masing-masing 1 di Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara, 8 kecamatan di Kepulauan Riau. 

Kemudian, 4 titik di Lampung, masing-masing 2 di Maluku dan Maluku Utara, 1 titik di Nusa Tenggara Timur, 2 di Papua Barat, 1 di Papua Selatan, 3 titik di Riau.

Masing-masing 1 titik di Sulawesi Barat dan Sulawesi Utara, 8 di Sulawesi Selatan, 2 titik di Sulawesi Tenggara, dan masing-masing 1 di Sumatera Barat dan Sumatera Utara. 

Di Kalimantan Timur, disebutkan makan bergizi gratis akan digelar di Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara.

Tribun Kaltim sudah menelusuri alamat SPPG yang tertera di daftar SPPG dari Badan Gizi Nasional (BGN), Minggu (5/1), meski belum menemukan lokasi yang pasti. Sementara dari PIC Mitra BGN yang dikontak pada Minggu malam, mengabarkan akan menghubungi balik awak Tribun Kaltim.

Sementara di Kalimantan Utara, program Makan Bergizi Gratis perdana dilaksanakan di Nunukan, tepatnya dimulai dari Kecamatan Nunukan Selatan.

Mitra Badan Gizi Nasional (BGN) Wilayah Nunukan Selatan, Sukmawati mengatakan ada enam sekolah mulai jenjang SD, SMP, hingga SMA yang menjadi
target pelaksanaan MBG perdana.

Kendati begitu, dia mengaku bahwa pelaksanaan MBG sebenarnya diutamakan untuk anak jenjang SD, lantaran angka stunting terjadi pada usia jenjang SD. 

"Total ada 2.556 siswa yang menjadi sasaran pelaksanaan MBG perdana. Lokasinya di SDN 001 sebanyak 538 siswa. SDN 002 556 siswa, SDN 003 sebanyak 597 siswa, dan SDN 005 sebanyak 284 siswa. Lalu SMPN 4 sebanyak 224 siswa dan SMAN 2 sebanyak 360 siswa," kata Sukmawati kepada TribunKaltara.com, Minggu (5/1). 

Sukmawati menjelaskan bahwa permintaan BGN untuk pelaksanaan MBG perdana, jumlah siswa/ siswi dimaksimalkan pada angka 3.000.

Namun untuk perdana di Nunukan hanya disasar sebanyak 2.556 siswa. 

Selebihnya, akan diberikan kepada ibu hamil dan menyusui. 

"Untuk 10 persen diambil dari ibu hamil dan menyusui. Sementara dengan waktu yang ada, data ibu menyusui sedang dirampungkan. Proses sosialisasi sudah dilakukan ke kader Posyandu agar tepat sasaran. Jadi sembari dilaksanakan, program MBG akan terus dievaluasi," ucapnya. 

Berdasarkan hasil uji coba MBG, harga per porsi yang ditetapkan sebesar Rp15.000.

Nilai tersebut menjadi tanggungan BGN dan proses pengawasan pelaksanaan MBG untuk wilayah Nunukan akan dilakukan Kodim/0911 Nunukan. 

"Untuk skema subsidi anggaran MBG dari pemerintah daerah belum ada. Pelaksanaan MBG besok (hari ini, red) itu anggarannya murni dari BGN. Pengawasan oleh Kodim. Jika ada kendala di lapangan akan segera dilaporkan ke Kodim. Misalnya butuh kendaraan dalam distribusi akan disampaikan ke Kodim," ujar Sukmawati. 

Sementara itu, lokasi dapur untuk menyiapkan MBG sebelum didistribusikan ke enam sekolah, terletak di ruko milik Yayasan ABI Al Ummi Nunukan, Jalan Anasta Wijaya, Kelurahan Mansapa, Kecamatan Nunukan Selatan.

"Besok kendaraan untuk distribusi MBG sementara pakai mobil pribadi dulu," ungkap Sukmawati. 

Dikonfirmasi terpisah, Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana menyatakan, nantinya dapur-dapur tersebut akan beroperasi secara bertahap.

"Sedang dipersiapkan agar bertahap dapat dimulai besok (hari ini, red)," ujar Dadan. 

Bakal Bertambah

Pemerintah akan mulai melaksanakan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Program tersebut siap dimulai di 190 titik yang tersebar di 26 provinsi.

Pada tahap awal, 190 Dapur MBG mulai beroperasi pada Senin (6/1). 

Baca juga: Samarinda, Balikpapan dan PPU Jadi Percontohan Makan Gratis di Kaltim

“Kita bersyukur, tidak menunggu 100 hari atau tepat hari ke-78 Bapak Prabowo menjadi Presiden, program MBG dimulai. Ini merupakan tonggak bersejarah untuk bangsa Indonesia, untuk pertama kalinya Indonesia melaksanakan program pemenuhan gizi berskala nasional untuk balita, anak-anak sekolah, santri, ibu hamil dan menyusui,” kata Kepala Komunikasi Kepresidenan Republik Indonesia Hasan Nasbi, Minggu (5/1). 

Menurutnya jumlah dapur tersebut akan terus meningkat setiap harinya.

Diharapkan target 937 Dapur MBG dapat tercapai pada akhir Januari 2025, dengan pelaksanaan yang dilakukan secara bertahap sesuai dengan kesiapan masing-masing daerah.

"Setiap Dapur MBG dikelola oleh seorang kepala SPPG yang ditunjuk langsung Badan Gizi Nasional (BGN)," katanya. 

Kepala SPPG ini bekerja sama dengan seorang ahli gizi dan seorang akuntan untuk memastikan pengawasan ketat terhadap kualitas gizi dan kelancaran distribusi makanan. 

Selain memastikan kecukupan gizi dalam setiap porsi MBG, SPPG juga bertugas mengawasi standar kebersihan, pengelolaan gizi, dan pengolahan limbah di setiap Dapur MBG dengan ketat. 

"BGN berkomitmen untuk meminimalkan limbah. Bahkan, untuk mendukung keberlanjutan, nampan penyajian dirancang menggunakan bahan stainless steel yang higienis dan dapat digunakan ulang, " jelasnya. 

Seperti disampaikan Presiden Prabowo, lanjut Hasan, pemerintah tidak libur pada Tahun Baru termasuk Sabtu dan Minggu, untuk memastikan kelancaran program MBG.

Momentum dimulainya program ini juga bertepatan dengan dimulainya kegiatan belajar mengajar sebagian besar sekolah pada pekan ini. 

Pemerintah menempatkan kesiapan Dapur MBG sebagai prioritas utama agar layanan dapat berjalan maksimal.

DPR Sangsikan Anggaran

Anggota Komisi IX DPR RI Zainul Munasichin meminta masih perlu adanya pembahasan lebih detail, termasuk pada anggaran makanan pada program makan bergizi grafis (MBG). 

"Catatan saya pertama, terkait anggaran per porsi Rp10 ribu, menurut saya itu kemarin belum dibicarakan detil dengan Komisi IX DPR ya atau dengan DPR," kata Zainul dalam keterangannya, Minggu (5/1). 

Terlebih pada saat rapat dengan Komisi IX, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menyatakan, sejatinya anggaran makan bergizi gratis itu ada di angka Rp15 ribu per-porsi.

"Karena pada saat presentasi di depan kita, kepala BGN itu membuat proyeksi ratenya itu adalah Rp15 ribu per porsi, walaupun nanti bervariasi antardaerah ya," kata dia. 

Baca juga: Ahok Buka-Bukaan Program Makan Gratis Kabinet Prabowo-Gibran Lebih Bagus dari Internet Gratis Ganjar

Sehingga menurut, legislator dari PKB itu anggaran Rp10 ribu per-porsi yang sebagaimana direncanakan oleh pemerintah dinilai tidak akan cukup untuk memenuhi gizi anak-anak.

Apalagi, anggaran tersebut akan turut diterapkan untuk sekolah-sekolah di luar pulau Jawa yang digadang akan lebih mahal harga bahan pokok makanannya. 

"Nah kalau sekarang diputuskan Rp10 ribu per porsi, kami punya catatan bahwa hitung-hitungan kami kalau Rp10 ribu per porsi itu sepertinya susu belum masuk deh. Kalau susu dimasukan, nggak cukup itu anggaran Rp10 ribu," ujar Zainul. 

Dengan begitu, dirinya menyarankan agar perlu adanya pembahasan lebih detail perihal anggaran Rp10 ribu per-porsi itu.

Pasalnya kata dia, hal itu akan mempengaruhi standar gizi minimum yang harus ada di dalam satu porsinya.

"Kan itu ada standar itu, soal karbohidrat, protein, kalsiumnya dan serat yang dari buah dan lain-lain," tandas dia. 

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menyatakan bahwa program makan bergizi gratis nilainya per anak atau per ibu hamil menjadi Rp 10 ribu per hari.

Prabowo mengatakan, sejatinya dia ingin memberikan anggaran makan bergizi yang nilainya Rp 15 ribu per hari.

Hanya saja, anggaran yang ada tidak memungkinkan. 

"Kalau kita rinci program bergizi ini nanti rata-rata minimumnya atau rata-ratanya kita ingin memberi  indeks per anak, per ibu hamil itu Rp 10.000 rupiah per hari, kurang lebih. Kita ingin Rp 15.000 tetapi kondisi anggaran mungkin Rp 10.000 kita hitung untuk daerah-daerah itu cukup, cukup bermutu dan bergizi," kata Prabowo di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (29/11/2024). 

Menurut Prabowo, bila dalam satu keluarga memiliki tiga anak, maka minimal mendapatkan makan bergizi dengan nilai Rp 30 ribu per hari atau sebesar Rp 2,7 juta per bulan. 

Ikuti berita populer lainnya di Google News, Channel WA, dan Telegram