Jaminan Kesehatan untuk Warga Kukar Tahun 2025 Butuh Anggaran Rp69,7 Miliar 

TRIBUNKALTIM.CO, TENGGARONG – BPJS Kesehatan Cabang Kutai Kartanegara (Kukar) mengungkapkan estimasi kebutuhan anggaran untuk program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada tahun 2025. 

Berdasarkan data yang disampaikan, hingga 1 Desember 2024, tercatat sebanyak 143.925 jiwa yang terdaftar sebagai peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja/Peserta Mandiri (BP) di Kabupaten Kukar.

Menurut BPJS Kesehatan, rata-rata pertumbuhan peserta mencapai 2.433 jiwa setiap bulannya. 

Dengan proyeksi tambahan peserta sekitar 1.500 jiwa per bulan pada tahun 2025, jumlah peserta PBPU dan BP diperkirakan akan meningkat menjadi 161.925 jiwa pada akhir tahun. 

Proyeksi tersebut menunjukkan adanya peningkatan signifikan dalam kebutuhan layanan kesehatan bagi warga Kukar.

"Dengan jumlah peserta yang terus berkembang, estimasi anggaran yang diperlukan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan program JKN pada tahun 2025 diperkirakan mencapai Rp69,7 miliar," ujar Kepala BPJS Kesehatan Cabang Kukar Ika Irawati, Kamis (9/1/2025).

Baca juga: Pemkot Samarinda Punya Tunggakan Iuran BPJS Kesehatan Rp28 Miliar, Bagaimana Nasib Pelayanannya?

Baca juga: 161.795 Masyarakat di Paser Terlindungi BPJS Kesehatan Gratis dari Pemerintah 

Anggaran ini diperlukan untuk memastikan bahwa seluruh peserta, khususnya mereka yang tergolong dalam kelompok PBPU dan BP, dapat tetap mendapatkan layanan kesehatan yang optimal.

Penjelasan tersebut disampaikan dalam rapat pembahasan terkait pendaftaran peserta PBPU dan BP untuk tahun 2025 yang berlangsung di Lotus Garden Cafe, Samarinda. 

Dalam rapat tersebut, berbagai langkah strategis dan pembiayaan terkait pelaksanaan program JKN dibahas untuk memastikan implementasi yang lebih efektif dan efisien, serta untuk memberikan jaminan kesehatan yang merata kepada seluruh masyarakat Kukar.

Ika Irawati menambahkan bahwa peningkatan jumlah peserta ini juga mencerminkan besarnya kebutuhan masyarakat terhadap akses layanan kesehatan yang terjangkau. 

Oleh karena itu, BPJS Kesehatan Cabang Kukar bersama Pemkab Kukar berkomitmen untuk terus berkolaborasi dalam mendukung pembiayaan peserta JKN. 

Komitmen ini tercermin melalui penganggaran dana yang akan dialokasikan melalui APBD Kabupaten Kukar untuk memastikan kelangsungan program JKN yang menyeluruh dan inklusif.

Baca juga: Harvey Moeis dan Sandra Dewi Masuk Daftar PBI BPJS Kesehatan Kelas 3, Ternyata Didaftarkan Pemda

Kerja sama yang terjalin antara Pemkab Kukar dan BPJS Kesehatan diharapkan dapat memperkuat sistem layanan kesehatan di daerah ini, dengan fokus pada pemerataan akses dan peningkatan kualitas layanan kesehatan bagi seluruh warga. 

"Proyeksi jumlah peserta yang terus berkembang ini menjadi tantangan besar, namun juga kesempatan untuk lebih memajukan sistem kesehatan di Kukar," kata Ika Irawati. (*)