Megawati Yakin Hasto Tak Bersalah Terkait Harun Masiku, Sebut KPK Seperti Tak Ada Kerjaan Lain

TRIBUNKALTIM.CO - Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP), Megawati Soekarnoputri mengkritik penetapan Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap terkait pergantian antarwaktu (PAW) terhadap Harun Masiku.

Dia mempertanyakan alasan KPK terus mengincar Hasto dalam pusaran kasus hukum. 

Padahal, KPK justru banyak diam kepada pihak lain yang juga sudah menjadi tersangka. 

"KPK masa nggak ada kerjaan lain, hah? Yang dituding yang diubrek-ubrek Pak Hasto wae. Padahal banyak yang sudah tersangka, tapi meneng wae (diam saja)," ujar Megawati saat perayaan HUT PDIP ke-52 tahun di Sekolah Partai PDIP di Lenteng Agung, Jakarta Selatan pada Jumat (10/1) siang.

Baca juga: Isi Buku Catatan Kusnadi yang Disita KPK hingga Misteri Flashdisk yang Diambil dari Rumah Hasto

Presiden ke-5 RI itu pun bercerita dirinya memantau langsung kinerja dari KPK dari koran.

Menurutnya, kinerja lembaga anti rasuah masih belum ada perubahan.

"Aku tiap hari buka koran mungkin ada tambahan, enggak ada. Tadi saja sebelum ke sini yo ngono e kali-kali yang rentep-rentep. Nanti kalau saya ngomong nanti tidak sopan," ungkapnya. 

Karena itu, Megawati meminta seluruh kadernya untuk tidak takut jika diperiksa oleh aparat penegak hukum. Apalagi, dirinya juga sudah berkali-kali diperiksa hukum sejak dahulu. 

"Masa kalian begitu saja takut, takut itu opo? itu ilusi," ujarnya. 

Tantang Kompol Rossa

Megawati Soekarnoputri juga menantang Kompol Rossa Purbo Bekti yang juga penyidik yang menangani kasus Hasto Kristiyanto hingga menjadi tersangka untuk mendatangi dirinya.

Dia pun meminta Kompol Rossa untuk tidak menjadi pengecut. 

"Sampai saya waktu itu kan ngomong, lah kapolri iki piye toh. Siapa Rosa itu? Sini. Datang ke saya. Jangan pengecut. Saya ngga tahan juga loh akhirnya," ujar Megawati. 

Ia juga mempertanyakan alasan KPK hanya mengincar kasus hukum kepada PDIP.

Dia pun meminta seluruh kader untuk tidak takut dengan ancaman kasus hukum. 

"Masa sih yang lain enggak dibegitukan, hanya kita saja digebak gebuk digebak gebuk. Dengan cara sepertinya ini adalah situasi yang sah. Mana sahnya? Mana sini ahli hukum. Tuh ada Pak Laoly. Tinggi. Jangan takut. Apa begitu sih," jelasnya. 

Lebih lanjut, Megawati pun meyakini Hasto tidak bersalah dalam kasus dugaan suap terkait pergantian antarwaktu (PAW) terhadap Harun Masiku.

Dia pun mempertanyakan alasan kenapa Hasto terus menerus diincar dalam kasus hukum. 

"Orang kalau enggak salah, mbok yo jadi pura-pura kon salah. Heh. Ini kayak Pak Hasto ini. Aku tuh sampai mikir, lah ngopo toh, kayak orang tersangka saja enggak banyak, yang digoleki dia aja. Terus dia tuh ngambil opo wae toh," jelasnya. 

Ia pun mengingatkan bahwa KPK berdiri di bawah kepemimpinannya saat menjadi presiden RI.

Namun, ia menyayangkan lembaga anti rasuah justru mengusut kasus hukum orang yang tidak bersalah. 

"Kemana kah hukum di Republik Indonesia ini ketika setelah berdirinya KPK dengan gampang orang bisa mengambil tanpa hati nurani. Toh yang mesti diambil memang yang jelas bersalah," pungkasnya.

Ucap Terima Kasih Kepada Prabowo 

Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP), Megawati Soekarnoputri mengucapkan terima kasih kepada Presiden RI Prabowo Subianto saat perayaan HUT PDIP ke-52 tahun di Sekolah Partai PDIP di Lenteng Agung, Jakarta Selatan pada Jumat (10/1) siang.

Hal itu seusai Presiden Prabowo menyetujui surat pimpinan MPR RI yang sudah melakukan pemulihan nama baik Presiden RI ke-1, Soekarno yang juga ayah kandungnya. 

"Ucapan terima kasih juga saya sampaikan juga kepada Presiden Prabowo Subianto yang sudah merespons surat pimpinan MPR RI terkait tindak lanjut pemulihan nama baik Bung Karno sebagai presiden RI pertama," ujar Megawati. 

Megawati juga mengucapkan terima kasih kepada MPR RI yang sudah meluruskan sejarah terkait Soekarno.

Yakni, lanjut dia, tuduhan kepada Bung Karno telah melakukan pengkhianatan terhadap negara dan mendukung pemberontakan oleh Partai Komunis Indonesia (PKI). 

"Karena itulah ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya saya sampaikan kepada seluruh rakyat Indonesia dimana pun kalian berada atas pelurusan sejarah Bung Karno tersebut," ujar Megawati sembari terisak tangis. 

Megawati pun mengingat betul dirinya sempat mencari keberadaan Soekarno ke Sekretariat Negara (Setneg). Dia bertanya Soekarno yang dikabarkan ditahan karena dituduh mendukung PKI.

Baca juga: Maria Lestari Anggota DPR Komisi Berapa? Profil Politisi PDIP, Disebut Ketua KPK terkait Kasus Hasto

"Beliau presiden tiba-tiba waktu itu ditahan ditahan nggak tahu di istana Bogor, ndak ada yang berani jawab. Jadi kami keluarga waktu itu tidak tahu status Bung Karno itu saja makanya saya bilang jangan loh orang Indonesia mau berkuasa melakukan hal-hal seperti itu lagi, nunggunyas aja keadilannya selama setengah abad lebih," jelasnya. 

Ia menjelaskan kebijakan pimpinan MPR dan Presiden Prabowo itu harus menjadi momentum rekonsiliasi nasional.

Sebaliknya, pihak keluarga Bung Karno pun sudah memaafkan atas perlakuan yang pernah terjadi di masa tersebut.

"Yang terpenting bagi keluarga dan kaum patriotik pecinta Bung Karno adalah rehabilitasi nama baik Bung Karno sebagai seprang proklamator bangsa penggali pancasila dan bapak bangsa Indonesia," pungkasnya. 

Diberitakan sebelumnya, Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI Bambang Soesatyo menyatakan, pimpinan MPR berkomitmen untuk terus mengawal pemulihan nama baik Soekarno ata ketidakpastian hukum yang adil yang ditimbulkan dari penafsiran terhadap Ketetapan MPRS Nomor XXXIII/MPRS/1967.

Pria yang akrab disapa Bamsoet itu menyatakan, pihaknya juga akan mengawal pemulihan hak-hak Bung Karno sebagai warga negara dan Presiden Pertama Republik Indonesia. 

"Termasuk hak-hak Presiden Soekarno seperti perumahan dan lain-lain seperti yang didapatkan oleh Presiden RI selanjutnya," kata Bamsoet. 

MPR resmi mencabut ketetapan (TAP) MPR Nomor 33 Tahun 1967 tentang Pencabutan Kekuasaan Negara dari Presiden Soekarno.

Hal itu dilakukan dengan penyerahan surat resmi tentang tidak berlakunya TAP MPR tersebut oleh Bamsoet kepada pihak keluarga Bung Karno. 

Dengan dicabutnya TAP MPR tersebut, kata Bamsoet, tuduhan bahwa Bung Karno telah melakukan pengkhianatan terhadap negara dan mendukung pemberontakan oleh Partai Komunis Indonesia (PKI) tidak terbukti.

Menurut Bamsoet, langkah ini menjadi tindak lanjut atas TAP MPR Nomor 1 Tahun 2003, untuk meninjau kembali status hukum TAP MPR Nomor 33 Tahun 1967. 

Selanjutnya, Bamsoet memastikan bahwa MPR akan menyosialisasikan pencabutan TAP MPR Nomor 33 Tahun 1967, sebagai upaya pemulihan nama baik Bung Karno.

"Pimpinan MPR RI berkomitmen untuk terus mengawal pemulihan nama baik Dr. (HC) Ir. Soekarno atas ketidakpastian hukum yang adil," kata dia. 

Sindir KIM

Pada kesempatan tersebut Megawwati juga menyindir pihak yang meminta partai yang dipimpinnya masuk ke dalam koalisi Indonesia maju (KIM).

Dia menyebut hal itu tidak urusannya dengan pihak di luar PDIP. Mulanya, Megawati bercerita dirinya banyak dimintai pendapat oleh sejumlah pejabat negara. 

Namun, mereka tidak mau pertemuannya itu bisa terekspose ke publik. 

Baca juga: Megawati Diminta Mundur dari Ketum PDIP Buntut Kasus Hasto, Effendi Simbolon: Harus Tanggung Jawab

"Sekarang aku ditanyai orang, aku tuh bilang saya ini pemerintah bagian mana toh, lah kok kamu datang ke saya toh, urusan hukum, urusan pertanian, betul loh. Diem-diem loh, ngumpet-ngumpet loh," ujar Megawati. 

Ia juga mempertanyakan alasan banyaknya pejabat negara yang khawatir untuk bertemu dirinya.

Apalagi, alasannya mereka takut karena PDIP tidak bagian dari KIM. 

"Loh kok nggak ada merdekanya ya, ya mbok datang ae loh. Karena katanya iya kalau nanti saya datang ibu kan nggak masuk ke KIM," jelasnya. 

Lebih lanjut, Megawati pun mengaku dirinya kesal mendengar alasan tersebut.

Baginya, tidak ada urusannya pihak di luar PDIP memaksanya untuk masuk ke dalam KIM. 

"Lah apa urusannya aku mesti masuk ke KIM atau saya nggak masuk ke KIM. Gile. Ayo tepuk tangan yang hebat," pungkasnya.

Ikuti berita populer lainnya di Google News, Channel WA, dan Telegram