Tanggapan KPK dalam Sidang Lanjutan Praperadilan Dugaan Korupsi Proyek DAS Ampal Balikpapan

TRIBUNKALTIM.CO, BALIKPAPAN - Sidang lanjutan praperadilan dengan Nomor Perkara 4/Pid.Pra/2024/PN Bpp kembali digelar di Pengadilan Negeri Balikpapan, Jalan Jenderal Sudirman, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur pada Senin (13/1/2025). 

Agenda sidang kali ini adalah penyampaian jawaban dari para pihak terkait permohonan oleh Perkumpulan Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI), Aliansi Rakyat Untuk Keadilan dan Kesejahteraan Indonesia (ARRUKI), serta Almas Tsaqibbirru sebagai Pemohon.

Permohonan tersebut diajukan terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia sebagai Termohon I dan Kejaksaan Negeri Balikpapan sebagai Termohon II.

Sebagai gambaran, fokus perkara ini adalah dugaan tindak pidana korupsi dalam proyek Daerah Aliran Sungai (DAS) Ampal di Balikpapan.  

Baca juga: Pegiat Antikorupsi Ajukan Praperadilan Dugaan Penyimpangan Proyek DAS Ampal Balikpapan

Kali ini sidang yang dipimpin hakim tunggal Andri Wahyudi tersebut, para pemohon menduga ada upaya untuk memperlambat penyelidikan atau penghentian penyelidikan tanpa SP3 formal. 

Dalam persidangan, perwakilan KPK RI atau Termohon I, yakni Indah dan Claudia, menegaskan bahwa KPK merupakan lembaga independen yang bebas dari pengaruh kekuasaan mana pun.

Tugas dan kewenangan KPK diatur dalam Pasal 6 Undang-undang KPK yang meliputi pencegahan, koordinasi, monitoring, supervisi, penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi.  

Pelibatan masyarakat dalam pemberantasan korupsi diatur dalam Pasal 41 UU Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU Nomor 20 Tahun 2001 dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2018.

"Masyarakat dapat melaporkan dugaan korupsi dengan melampirkan dokumen pendukung sesuai Pasal 8 PP 43 tahun 2018," ujar Indah saat pembacaan eksepsi. 

Menanggapi laporan terkait proyek DAS Ampal, KPK mengungkapkan bahwa mereka telah memberikan tanggapan kepada pelapor melalui Surat KPK Nomor: R/3529/PM.00.00/30-35/07/2023 pada 18 Juli 2023. 

Baca juga: Meneropong Proyek DAS Ampal, Penelusuran Hukum pada Proyek Konstruksi

Dalam surat tersebut, kata Indah, pelapor diminta untuk melengkapi dokumen pendukung.

Hingga kini, pelapor belum memberikan tanggapan, sehingga laporan masih berada pada tahap penelaahan.  

KPK tidak dapat melanjutkan penyelidikan menjadi penyidikan tanpa bukti permulaan yang cukup.

"Dalil para Pemohon tentang penghentian penyidikan secara diam-diam adalah tidak benar dan tidak berdasar hukum," tambah Claudia.  

Atas dasar itu, lanjut Claudia, Termohon I meminta hakim untuk menolak permohonan Pemohon, menyatakan bahwa KPK telah bertindak sesuai kewenangan, dan menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara.  

Tidak Ada Bantahan Secara Lisan