Sudah Disetujui Prabowo, Anggaran IKN Kaltim 2025-2029 Sebesar Rp 48,8 Triliun, Untuk Apa Saja?

Anggaran tersebut digunakan untuk membangun jalan tol, hunian, sarana air minum, sanitasi, embung, kolam retensi, perkantoran, kantor sekretariat, dan sarana peribadatan di IKN.

Laporan ini disampaikannya kepada Presiden Prabowo Subianto di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (21/1/2025).

"Jadi kami melaporkan pada saat tahap awal 2022 sampai 2024, APBN telah menginvestasikan Rp 89 triliun untuk jalan tol, 47 tower hunian, air minum, sanitasi, embung, kolam retensi, perkantoran, kemudian kantor sekretariat, dan sarana peribadatan seperti masjid, basilika, dan gereja," kata Basuki.

Sementara itu, jumlah investasi yang digelontorkan oleh sektor swasta sebesar Rp 58,41 triliun sampai September 2024.

Infrastruktur yang dibangun dari anggaran tersebut ada yang sudah beroperasi, ada pula yang dalam persiapan desain.

Adapun pada tahun 2028, Prabowo menargetkan IKN menjadi ibu kota politik.

Oleh karena itu, pihaknya diberi tugas untuk menyelesaikan ekosistem yudikatif dan ekosistem legislatif.

Baca juga: Banyak Gedung Sudah Berdiri di IKN Nusantara Kaltim, Ditanya Soal Pengelolaan AHY Jawab Nanti Dulu

Sejatinya, kata Basuki, ekosistem yudikatif dan legislatif sudah pernah didesain oleh Kementerian PUPR sebelumnya.

Namun, Prabowo meminta desain itu untuk direview kembali.

"Beliau minta direview lagi. Kemudian kami nanti, dengan Kementerian PU bersama OIKN, akan membentuk tim desain yang nanti bisa diarahkan oleh Bapak Presiden tentang ke depannya," jelas Basuki.

Lebih lanjut, Basuki menjelaskan bahwa Prabowo sudah menyetujui anggaran Rp 48,8 triliun untuk pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) lima tahun ke depan.

Dana itu diperlukan untuk menyelesaikan kompleks legislatif yudikatif serta ekosistem pendukungnya, termasuk membuka akses menuju kawasan Wilayah Perencanaan (WP) II.

"Karena kita tadi kan WP1 (di tahap pertama tahun 2022-2024), ini ke WP2.

Termasuk juga dalam Rp 48,8 triliun ini adalah untuk memelihara dan mengelola prasarana serta sarana yang sudah diselesaikan pada tahap awal tadi," katanya seperti dikutip Tribunkaltim.co dari kompas.com.

Di samping itu, Basuki menjelaskan bahwa ada pula proyek IKN yang dibiayai melalui skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) senilai Rp 60,93 triliun.