Demo Tenaga Honorer PPU
Demo Honorer tak Membuahkan Hasil, Besok DPRD PPU Kembali Gelar RDP dengan Honorer
Aksi damai yang digelar Tenaga Harian Lepas (THL) atau honorer di depan kantor DPRD PPU tak membuahkan hasil
Penulis: Nita Rahayu | Editor: Samir Paturusi
TRIBUNKALTIM.CO,PENAJAM - Aksi damai yang digelar Tenaga Harian Lepas (THL) atau honorer di depan kantor DPRD PPU tak membuahkan hasil.
Meski telah bertemu dengan anggota dan pimpinan DPRD serta pemerintah daerah, tuntutan para honorer belum terkabulkan.
Mereka menuntut agar segera diangkat menjadi PPPK penuh waktu, atau menolak menjadi pegawai paruh waktu.
DPRD dan Pemkab PPU pun didesak, agar segera melakukan penyesuaian anggaran.
Ketua DPRD PPU Raup Muin mengatakan bahwa, persoalan ini terjadi karena dalam pengusulan kuota PPPK ke pemerintah pusat, pemerintah daerah dalam hal ini BKPSDM tidak pernah berkoordinasi dengan legislatif.
Baca juga: Pemkab PPU Akui Anggaran tak Sanggup Akomodir Seluruh THL Jadi PPPK Penuh Waktu
Padahal, jika dirundingkan lebih awal maka bisa saja hal itu teratasi, termasuk alokasi anggaran yang ditambah.
"Ini harus dipikirkan bersama, dan bagaimanapun mereka ini adalah masyarakat Penajam Paser Utara," ungkapnya Senin (3/2/2025).
Raup juga sempat mempertanyakan kepada BKPSDM, apakah memungkinkan apabila ribuan THL yang belum lulus PPPK itu bisa diakomodir dalam PPPK penuh waktu.
Disampaikan bahwa, dengan kapasitas keuangan daerah yang ada saat ini, maka sesuai aturan hanya bisa dialokasikan untuk belanja pegawai, sebesar 30 persen.
Salah satu solusi yang mencuat yakni, melakukan pendekatan ke pemerintah pusat agar menambah porsi anggaran untuk PPU, atau mencari sumber pendapatan yang lain.
"Kalau 30 persen dari APBD kita saat ini berarti sekitar Rp780 miliar untuk itu, tentu saja akan kita perjuangkan," sambungnya.
Baca juga: BREAKING NEWS: Ratusan Tenaga Honorer di PPU Demo di Kantor DPRD, Tolak PPPK Paruh Waktu
Hingga rapat selesai, belum ada keputusan yang disampaikan, sehingga dijadwalkan untuk digelar RDP lagi besok hari.
Hasil RDP yang didapatkan besok itulah yang akan disampaikan kepada pemerintah pusat.
"Kalau anggaran biar kami yang urus, hasil RDP besok akan kita sampaikan ke BKN" pungkasnya. (*)
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.