Anggaran IKN Diblokir, Ekonom Kaltim: Masih Ada Progres tapi Lambat, Prioritas Prabowo Disinggung

TRIBUNKALTIM.CO - Anggaran IKN Kaltim diblokir menjadi sorotan di Kalimantan Timur mengingat lokasinya yang ada di provinsi ini.

Bahkan mega proyek warisan Presiden ke-7, Joko Widodo ini digadang-gadang menjadi penggerak ekonomi Kaltim. 

Sayangnya, kini anggaran IKN Kaltim justru diblokir, meski menurut ekonom Kaltim hal ini sebenarnya sudah bisa diprediksi. 

Ekonom Kaltim Purwadi Purwoharsojo mengatakan pemerintahan Presiden RI saat ini Prabowo Subianto adalah tantangan dari sisi anggaran.

Baca juga: Dampak Efisiensi Anggaran ala Prabowo Terhadap IKN di Kaltim, Sektor Perhotelan Juga Terimbas

Purwadi Purwoharsojo yang juga akademisi Universitas Mulawarman (Unmul), Samarinda ini mengatakan pemerintahan Prabowo-Gibran juga dihadapkan beban utang negara plus bunganya.

Selain itu, ada dana transfer ke daerah yang juga dibebankan, otomatis ia memiliki ruang gerak anggaran terbatas.

Sebagai Presiden terpilih, Prabowo juga wajib memenuhi janji politiknya saat kampanye.

Di mana program prioritasnya yakni makan bergizi gratis (MBG) sehingga wajar pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) bukan fokus utamanya.

“Yang ada akan bisa menarik utang baru jika anggaran dipaksakan.

Karena Pak Prabowo pasti memprioritaskan janji politiknya.

"Ia tetap membangun IKN tapi slow down.Tidak se-ambisius Presiden sebelumnya, yang mengalokasikan anggaran sangat besar, hanya menggelar upacara 17 Agustus-an di IKN,” bebernya.

Purwadi menegaskan pembangunan IKN pada tahun ini bakal berjalan lambat, sehingga proses pemindahan ibu kota baru akan kembali karena infrastruktur belum siap dan terbangun sepenuhya.

Ia melihat, Prabowo tetap melanjutkan pembangunan IKN, tetap ada progres walau lambat karena terkait dengan kondisi keuangan negara. 

“APBN belum diterima sudah defisit, bayangkan saja Presiden terpilih belum memakai anggaran sudah defisit.

Baca juga: Anggaran IKN Kaltim Diblokir, Rocky Gerung Ingat Jokowi Datangi Hambalang Sindir SBY

Betapa berat beban pemerintahan baru tahun 2025 ini,” kata Purwadi.

Pemerintah pun ia ingatkan bahwa ada  imbas dari pemblokiran anggaran ini.

Tentunya, bukan saja pembangunan IKN yang melambat, tetapi ada pekerja bakal ikut terkena imbas.

Meski anggaran IKN tak jadi dipotong, namun pembangunannya tetap akan melambat karena pemblokiran.

Imbas besar tentu bisa diterima pemerintah jika menghambat kucuran dana ke IKN, karena tak hanya pembangunan fisik dan ribuan pekerja saja terkena dampak.

Namun ada pula investor modal yang bisa berpikir ulang berpikir untuk menanamkan modal di IKN.

"Tidak sedikit pekerja IKN, jangan melihat pekerjanya saja, karena dia juga punya keluarga yang mesti dihidupkan,” ujarnya. 

"Saya sudah memprediksi persoalan ini, dan melihat pemerintah Prabowo-Gibran tidak ambisius terhadap IKN. Jadi IKN akan tetap jalan,” kata Purwadi.

Tidak se-ambisius Presiden sebelumnya, yang mengalokasikan anggaran sangat besar, hanya menggelar upacara 17 Agustus-an di IKN,” bebernya.

Menteri PU sebut Anggaran IKN Diblokir

Sebelumnya, Menteri PU, Dody Hanggodo, mengungkapkan bahwa anggaran kementeriannya untuk proyek IKN diblokir.

Hal ini disampaikan usai Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi V DPR RI pada Kamis (6/2/2025).

IKN kayaknya belum ada (progres) sih. Makanya saya bilang, anggaran itu kan diblokir semua.

Progres gimana sih? Anggarannya enggak ada (kok ditanya) progres," ucap Dody.

Bahkan, ia berkelakar bahwa anggaran yang ada hanya cukup untuk membeli makan siang.

"Progresnya, buat beli makan siang Pak Menteri, itu progresnya," kata Dody.

Baca juga: Anggaran IKN di Kaltim Dipangkas dan Diblokir, Pembangunan Prasarana Sekolah dan Puskesmas Prioritas

Jumat (7/2/2025), Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi, mengatakan anggaran IKN yang diblokir bukan berarti anggarannya tidak ada. 

"Anggaran pembangunan IKN itu ada yang di Kementerian PU, ada yang di Otorita IKN," ujar Hasan, di Gedung Kwarnas, Jakarta, Jumat (7/2/2025). 

 Ia mengatakan, anggaran pembangunan IKN yang digelontorkan tidak kecil, sehingga dipastikan progresnya akan terus berjalan.

"Masih jalan kan. Itu kan Rp 48 triliun dalam 5 tahun, itu kan enggak kecil."

"Kan IKN jalan terus. Komitmennya baru beberapa hari yang lalu sih teman-teman juga meliput kan.

Ada konferensi pers dari Menko Infrastruktur, ada Kepala Otorita IKN, ada Menteri PU," ujar Hasan.

Hasan juga menegaskan, Presiden Prabowo masih dengan komitmennya untuk meneruskan pembangunan IKN. 

"Yang jelas komitmen dari Presiden kan beberapa hari lalu sudah disampaikan oleh Menko Infrastruktur."

 "Bahwa, selama 5 tahun ke depan, Presiden punya komitmen untuk meneruskan pembangunan IKN dengan biaya yang sudah disebutkan," tegas Hasan. 

Hasan juga menyebut, pihak swasta nantinya juga akan dilibatkan dalam pembangunan IKN.

Kuota APBN untuk IKN Kaltim

Sebelumnya, Presiden ke-7 RI Jokowi mengatakan bahwa pembangunan IKN untuk menjadi ibu kota baru yang utuh membutuhkan anggaran sebesar Rp 466 triliun, dengan 20 persen di antaranya berasal dari APBN.

"Hitungan sementara Rp 466 triliun, itu kurang lebih 19-20 persen itu nanti berasal dari APBN," kata Jokowi saat berkemah di titik nol Nusantara pada Selasa (15/3/2022).

Artinya, batas maksimal penggunaan APBN untuk proyek IKN adalah Rp 93,2 triliun.

Sehingga sisanya akan diisi oleh investor.

Baca juga: Soal Anggaran IKN Diblokir, Begini Tanggapan Masyarakat Sepaku PPU

(TribunKaltim.co/Mohammad Fairoussaniy/kompas.com)

Ikuti berita populer lainnya di Google News, Channel WA, dan Telegram.

Sebagian dari artikel ini telah tayang di kompas.com.