Soal Perusda yang Dinilai Tidak Sehat di Kaltim, Pengamat Ekonomi Unmul: Diamputasi Saja

TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA – Sejumlah perusahaan daerah (perusda) atau badan usaha milik daerah (BUMD) di Kalimantan Timur (Kaltim) dinilai belum mampu memberikan pendapatan yang signifikan bagi daerah.

Bahkan, beberapa di antaranya yang sudah mendapat suntikan modal, justru hampir gagal dan terancam gulung tikar.

Pemprov Kaltim diketahui punya 8 BUMD dengan berbagai macam sektor bisnis.

Ada sektor perbankan dan jaminan kredit, ada Bankaltimtara serta Jamkrida Kaltim.

Kemudian migas (minyak bumi dan gas), yakni PT Migas Mandiri Pratama, dan PT Bara Kaltim Sejahtera di sektor pertambangan.

Baca juga: Komentar Pengamat Ekonomi Unmul Terkait Polemik Upah Pekerja Teras Samarinda yang Belum Dibayar

PT Melati Bhakti Satya, perusda ini punya 3 bisnis, mulai dari transportasi, pariwisata, hingga jasa umum.

Ada pula PT Kelistrikan Kaltim yang bergerak di sektor bisnis kelistrikan, Sylva Kaltim Sejahtera berbisnis pengolahan hasil hutan.

Terakhir, perdagangan pertanian dan perkebunan, yakni PT Agro Kaltim Utama, yang pernah menghadapi persoalan hukum.

Berdasarkan catatan Pemprov Kaltim bagian BUMD dan BLUD Biro Ekonomi Setprov, dari 8 BUMD ini, 3 di antaranya perlu penanganan khusus akibat kondisi fiskal yang kurang baik. 

Ketiganya adalah PT Listrik Kaltim, PT Agro Kaltim Utama (AKU), dan PD Sylva Kaltim Sejahtera.

Pemprov sendiri secara rutin mengadakan evaluasi dan monitoring setiap tiga bulan sekali.

Baca juga: Pengamat Ekonomi Unmul Sebut Dampak IKN tak Sampai ke Kabupaten/Kota

Terkait hal itu, pengamat ekonomi Universitas Mulawarman (Unmul) Kaltim, Purwadi Purwoharsojo memberikan sorotan tajam.

Utamanya persoalan perusda yang dinilainya banyak buntung ketimbang untung.

“Tentu Pak Pj Gubernur dan Bu Sekda membeberkan saja terbuka apa hasilnya evaluasi delapan Perusda ini. Kemarin kan ada ‘temuan’ dari 8 itu, 3-nya tidak sehat dan meminta tambahan modal. Ya, kalau tidak sehat diamputasi saja,” tegasnya, Selasa (11/2/2025).

Permasalahan yang dihadapi ketiga BUMD yang mengarah ke kondisi fiskal buruk, berdampak pada terganggunya operasional perusahaan, termasuk keterlambatan pembayaran gaji karyawan.