Pengamat Ekonomi Unmul Berharap Adanya IKN Pembangunan di Kaltim Semakin Maju Terutama di Mahulu

TRIBUNKALTIM.CO, UJOH BILANG - Gencarnya pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) di Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) nampaknya belum mampu membawa dampak positif bagi kabupaten Mahakam Ulu (Mahulu)

Sampai saat ini, sejumlah infrastruktur dan akses jalan darat di Mahulu masih menjadi masalah serius bagi masyarakat.

Pengamat ekonomi Unmul, Purwadi Purwoharsojo berharap dengan adanya IKN yang megah di Kaltim maka pembangunan akan semakin bagus.

Sayangnya, Mahulu sebagai salah satu bagian dari Kaltim masih belum merasakan dampak positif dari kehadiran IKN.

Baca juga: Kadisparpora Mahulu Kaltim Tekankan Pentingnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Homestay

Mahulu sebagai daerah yang memiliki potensi besar pariwisata alam di Kaltim pun masih belum bisa untuk menjual potensinya itu.

Pasalnya, infrastruktur jalan menuju ke kabupaten ini tak kunjung bagus.

"Infrastruktur terhambat ya siapa yang mau jalan-jalan kesana mungkin kan, kalau perlu tidur disana sebulan dulu," katanya, Kamis (11/7/2024).

Ia berharap pemerintah dapat datang ke Mahulu, bahkan kalau bisa harus menyusuri kabupaten ini dari ujung ke ujung.

Kunjungan ke Mahulu diharapkan bukan hanya sebuah laporan hitam di atas putih, tapi bisa merasakan pahitnya hidup di Mahulu.

"Kesana naik pesawat atau helikopter ngak pernah lewat darat ya sama saja bohong kan, itu kan namanya sih ke pelosok itukan bohong-bohongan aja kan," tuturnya geram.

Melihat gaya pejabat yang kunjungan ke Mahulu tanpa melalui jalur darat adalah sebuah tanda kalau pejabat belum mampu hidup sengsara bersama masyarakat.

Ia pun mengaku kecewa karena pemerintah kadang membicarakan tentang kemiskinan tapi tidak peduli pada keadilan.

Aksi Pemkab Mahulu yang sering mengadakan rapat diluar kabupaten pun menjadi salah satu hal yang cukup disayangkan.

"Pemda juga gitu sering rapat keluar daerah kan, saya juga ngak setuju tuh. Jadi mohon maaf nih bahas tentang APBDnya Mahulu tapi rapatnya di Jakarta atau kalau ngak di Balikpapan," ujarnya.

Menurutnya, seharusnya rapat di adakan di kampung-kampung yang ada di Mahulu saja.

Dengan mengadakan rapat di daerah sendiri maka peredaran uang di kabupaten itu dapat terjadi di daerah Mahulu sendiri.

"Melalui konsumsinya, makanannya, kalau saya bilang tuh tinggal di rumah penduduk itu ngak mahal. Saya ngak setuju loh itu, itu namanya pemberdayaan omong kosong namanya," ucapnya dengan sedikit emosi mengingat nasib Mahulu yang seolah tidak dipedulikan. (*)