Berita Mahulu Terkini
Pengamat Ekonomi Unmul Sarankan Indikator Kemiskinan di Kaltim Perlu Direvisi, Ini Alasannya
Garis kemiskinan sebagai penentu arah kebijakan pemerintah perlu direvisi karena terdapat pergeseran pola konsumsi
Penulis: Kristiani Tandi Rani | Editor: Nur Pratama
TRIBUNKALTIM.CO, UJOH BILANG - Garis kemiskinan sebagai penentu arah kebijakan pemerintah perlu direvisi karena terdapat pergeseran pola konsumsi penduduk dan perbedaan harga pangan antar wilayah.
Di sisi lain, kemiskinan ekstrem dan kerentanan ekonomi masih menjadi tantangan.
Garis kemiskinan merupakan batas minimum pengeluaran yang harus dipenuhi oleh seseorang guna mendapat standar hidup yang layak.
Pengamat ekonomi Unmul, Purwadi Purwoharsojo mengatakan indikator kemiskinan di Kaltim harus diperbaharui.
Baca juga: Kadisparpora Mahulu Kaltim Tekankan Pentingnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Homestay
Pasalnya, jika dibandingkan dengan nilai rupiah semakin tahun akan semakin bertambah.
"Orang yang punya penghasilan Rp 500 ribu sudah dikatakan tidak miskin, sekarang mana bisa. Data kita carut-marut, kita harus lawan kebijakan-kebijakan seperti itu di Jakarta," katanya.
Menurutnya seberapa kalipun Kaltim mengganti Gubernur jika indikator kemiskinan di daerah ini tidak memiliki landasan yang kuat maka akan sia-sia.
Bahkan, bisa saja Kaltim akan terus-menerus terjebak dalam angka kemiskinan.
"Isu stunting, kemiskinan itu saja yang terus dibahas. Kedua masalah ini kan cukup tinggi juga kalau di Kaltim, persoalan data ini yang ngak beres," ujarnya.
Salah satu hal yang menjadi sorotan di Mahulu adalah angka stunting yang semakin menurun, namun pada kenyataannya di lapangan masih ada beberapa masyarakat yang mengalami stunting.
Berdasarkan data terbaru, angka stunting di Mahulu berada pada 14,80 persen.
Ia menilai hal ini terjadi karena dari pemerintah provinsi indikatornya belum berubah, jadi sulit untuk mengukur keberhasilan dari sebuah kinerja pemerintah.
Tapi, Ia menyebut hal ini adalah sebuah hal yang sulit untuk diperbaharui karena atas dasar tersebut Pemprov mendapatkan penghargaan stunting nasional.
"Tapi saya pikir ini agak sulit karena hal itu membuat mereka mendapatkan penghargaan stunting nasional kan. Tapi kan realitanya pesisirkan jumlahnya tinggi kan disana," sebutnya.
Ia menyebut untuk mencegah stunting tidak cukup hanya dengan makan ikan.
Kekurangan gizi juga dapat terjadi karena banyak faktor, seperti tidak ada sayur, telur dan daging.
"Jadi tidak cukup dengan ikan, persoalan kita di Bontang juga seperti itu termasuk daerah pesisir, daerah pinggir sungai. Kita bisa lempar pancing dapat ikan tapi kan belum tentu disitu ada sayur," sebutnya. (*)
Harga Beras Sempat Tembus Rp1 Juta, Pemkab Mahakam Ulu Gelar Pangan Murah |
![]() |
---|
HUT RI ke-80, Mahakam Ulu Hadirkan Gerakan Pangan Murah untuk Masyarakat |
![]() |
---|
Terungkap Penyebab Makan Bergizi Gratis Belum Jalan di Mahakam Ulu Kaltim |
![]() |
---|
HUT ke-80 Republik Indonesia, Pemkab Mahulu Dengarkan Pidato Kenegaraan Presiden Prabowo Subianto |
![]() |
---|
Dispora Kaltim Gelar Sosialisasi Peningkatan Manajemen Kepemudaan di Mahulu, Ini Tujuannya |
![]() |
---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.