Soal Perusda yang Dinilai Tidak Sehat di Kaltim, Pengamat Ekonomi Unmul: Diamputasi Saja

Modal awal dari Pemprov seharusnya bisa digunakan secara optimal untuk operasional perusahaan. 

Mismanajemen menyebabkan operasional perusahaan terhambat, dan mestinya Perusda atau BUMD tidak bisa terus bergantung pada penggajian dari Pemprov Kaltim.

Belum lagi persoalan perusda yang menyalahkan gunakan modal yang digelontorkan pemerintah tidak dikelola dengan baik dan terkuras untuk hal-hal yang tidak produktif, sehingga operasional perusahaan terhenti.

Bahkan, ada jajaran direksi perusda yang akhirnya menghadapi persoalan hukum hingga ke meja hijau.

“Jadi, ngapain kan jika hanya menggerogoti APBD, pendapatan ke daerah juga tidak ada kontribusi, bahkan jadi temuan saja. Lebih baik dana penyertaan modal dialihkan ke pembangunan lain yang berdampak ke masyarakat,” ujar Purwadi.

Baca juga: Jadi Pemicu Perekonomian Tak Sehat, Pengamat Ekonomi Unmul Pertanyakan Penertiban BBM Eceran

Dosen Fakultas Ekonomi Unmul ini juga mengatakan, pemprov dan DPRD pastinya mengetahui apa yang dialami oleh perusda–perusda di Kaltim.

Dari deretan jenis usaha yang dijalankan 8 perusda, Purwadi tidak melihat beberapa di antaranya ada kontribusi positif bagi pendapatan ataupun penambahan aset berharga ke daerah.

“DPRD mesti membuka kembali dokumen evaluasi Perusda dari beberapa tahun. Ini kan dilaporkan ke Pemerintah dan diarsipkan di DPRD, daripada membuat sebuah pansus Peusda, hambur uang saja dan perjalanan dinas lagi, tidak kelar–kelar,” tukasnya.

Purwadi pun menganggap Pemprov Kaltim yang mengetahui adanya perusda yang merugi tentu harus berani berbuat agar tidak saja membuat keuangan daerah sehat, namun lebih kepada menghentikan sesuatu yang memang tidak menghasilkan apa–apa bagi pendapatan daerah.

Fungsi dewan pengawas (dewas) perusda juga mesti dievaluasi, bahkan evaluasi secara keseluruhan agar tampak mana saja badan usaha yang perlu "disuntik mati".

“Harus ada evaluasi keseluruhan, struktur dewasnya siapa, kinerja seperti apa, ada bukti tertulis tidak memberi laporan. Sekda, bidang Ekonomi Setprov, DPRD juga mesti tahu apa yang dilakukan, apalagi untuk tambahan penyertaan modal untuk membantu keuangan Perusda,” pungkasnya. (*)