Ustaz Abdul Somad Kritik Pedas Program Makan Bergizi Gratis, 'Bukan Tugas Negara Kasih Makan Anak'

TRIBUNKALTIM.CO - Ustaz Abdul Somad kritik pedas program makan siang bergizi gratis, UAS: 'Bukan tugas negara kasih makan anak'

Viral di media sosial potongan video ceramah dari Ustaz Abdul Somad yang diduga mengkritik kebijakan pemerintah mengenai program penyediaan makanan bergizi gratis untuk anak-anak sekolah.

Ia mengatakan bahwa bukan tugas negara untuk memberi makan anak, tetapi memberi pekerjaan kepada ayahnya.

Potongan video itu diunggah oleh akun @sahabatuaschannel yang kemudian juga tersebar viral di platform X. 

Pendakwah asal Sumatera itu tampaknya turut memberi respons terkait Pemerintah Indonesia yang kini menggencarkan Program Makan Bergizi Gratis.

Baca juga: Tahap Awal Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis di Kukar Sasar 3.310 Siswa di 6 Sekolah

Ia mengatakan seharusnya tanggung jawab utama negara bukanlah hanya memberi makan anak, tetapi memastikan para ayah memiliki pekerjaan yang layak.

"Tugas negara itu bukan ngasih makan anak. Tugas negara itu ngasih kerja kepada bapaknya. Anaknya ya diurus bapaknya. Ngapain negara ngurus?" ungkap UAS yang dikutip dari akun TikTok sahabatuaschannel.

Sebagai pendakwah, Ustaz Abdul Somad merasa heran terhadap negara dalam menjalani Program Makan Bergizi yang ditujukan kepada anak-anak bangsa.

"Bagaimana anak dikasih makan dari APBN, sementara ayahnya dibiarkan tidak punya pekerjaan," sambung Ustaz Abdul Somad.

Dalam ceramahnya, Ustaz Abdul Somad mempertanyakan kebijakan pemerintah yang dianggapnya tidak tepat sasaran.

Baca juga: Dukung Program Makan Bergizi Gratis, Rektor Unmul Berharap Tak Korbankan Anggaran Pendidikan

Ia berpendapat negara seharusnya membuka lapangan pekerjaan yang lebih luas.

"Negara itu menyediakan lapangan kerja. Bapaknya punya gaji, ngasih makan anaknya bergizi. Begitu konsepnya," tegasnya.

Video itu lalu viral di media sosial khususnya Tiktok dan mendapat ragam komentar dari warganet.

"begini loh mad , Bahan ntuk makan gratis itu dari sayur , lauk , beras , buah DLL , itu semua di beli dari petani/pedagang lokal intinya ekonomi pastinya berputar insyaallah rakyat sejahtera" komentar akun @ecekewer

"betul pak ustadz, aku aja orang miskin ga setuju makan gratis yang kami butuh pekerjaan, pendidikan gratis dan pengobatan gratis 100 persen. kalo soal makanan anak biar kami orang tua yg urus." tulis akun bernama Adit di Tiktok.

Program Makan Bergizi Gratis

Sebagaimana diketahui, Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan program dari pemerintahan Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka, yang dimulai sejak Senin lalu, 6 Januari 2025.

Koordinator Tim 8 Prabowo-Gibran, Wignyo Prasetyo menyebut, program tersebut akan terlihat dampak positifnya lima sampai sepuluh tahun ke depan. 

“Program prioritas makan siang bergizi gratis pemerintahan Prabowo-Gibran perlu kita apresiasi yang setinggi-tinggi. Tapi perlu kita sadari juga bahwa program ini masih ada kekurangan di sana sini. Dan kita maklumi karena program ini baru di negara kita,” kata Wignyo Prasetyo, kepada wartawan, di Jakarta, Kamis (9/1/2025).

“Program ini akan kelihatan dampak positifnya 5 sampai 10 tahun ke depan untuk mengatasi kekurangan gizi anak, stunting dan lain-lain,” imbuh mantan aktivis 98.

Dikatakannya, bahwa program makan bergizi gratis tersebut itu juga sebagai bagian yang dapat mengatasi masalah 41 persen anak sekolah yang tidak sarapan.

"Program ini paling tidak sebagai program jangka pendek pemerintah yang bisa mengatasi problem 41 persen anak sekolah yang enggak sarapan. Apalagi orang tua yang tidak mampu saya kira sangat tertolong dengan program ini,” ucapnya.

Ada pun sebelumnya, mantan Menteri Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy pernah mengatakan, bahwa anak usia sekolah di Indonesia mengalami masalah gizi.

Hal itu utamanya dipengaruhi oleh kebiasaan tidak sarapan.

"Beberapa permasalahan yang perlu mendapat perhatian kita bersama yaitu pertama tentang kesehatan dan gizi, jadi tidak pernah sarapan anak-anak usia sekolah kita dan remaja itu 41 persen," kata Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy dalam siaran YouTube Kemenko PMK, Selasa (19/4/2022). (*)

Ikuti berita populer lainnya di Google News, Channel WA, dan Telegram.