Efisiensi Anggaran Jadi Tantangan, BPPDRD Balikpapan Optimis Pertahankan Pertumbuhan PAD pada 2025

TRIBUNKALTIM.CO, BALIKPAPAN – Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Balikpapan tahun 2024 mencatatkan pencapaian impresif, menembus angka lebih dari Rp1 triliun.

Kepala Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (BPPDRD) Balikpapan, Idham Mustari, mengatakan bahwa angka ini mengalami peningkatan signifikan dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya mencapai Rp966 miliar.

"Peningkatan ini didorong oleh sektor pajak, terutama dari restoran dan hotel. Selain itu, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) juga memberikan kontribusi yang cukup besar," ujar Idham kepada TribunKaltim.co, Kamis (27/2/2025).

Namun, tantangan baru muncul padatahun 2025 seiring dengan diberlakukannya kebijakan efisiensi belanja daerah yang tertuang dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025.

Kebijakan ini diperkirakan dapat berdampak pada penerimaan pajak daerah, terutama dari proyek-proyek strategis.

Baca juga: Realisasi PAD Balikpapan 2024 Lampaui Target, Tahun Ini Targetkan Naik Jadi Rp 1,3 Triliun

Idham pun menyoroti bahwa proyek besar seperti Ibu Kota Nusantara (IKN) dan Refinery Development Master Plan (RDMP) telah memberikan kontribusi besar terhadap PAD tahun ini.

Namun, dengan adanya efisiensi anggaran, ada potensi penerimaan pajak dari sektor tersebut mengalami penurunan.

"Proyek-proyek ini selama 2024 mendorong pertumbuhan ekonomi lokal dan mendongkrak pajak daerah. Tetapi, jika ada pembatasan anggaran, otomatis dampaknya bisa berpengaruh terhadap PAD," jelasnya.

Baca juga: PAD Balikpapan 2024 Melebihi Rp 1 Triliun, BPPDRD Optimis Tren Positif Berlanjut di Tahun 2025

Pemerintah Kota Balikpapan berencana melakukan evaluasi terhadap dampak kebijakan efisiensi ini pada semester pertama 2025 sebelum menentukan langkah-langkah strategis untuk menjaga stabilitas PAD.

Meski menghadapi tantangan, Pemkot Balikpapan tetap optimistis dapat mempertahankan pertumbuhan PAD dengan strategi yang lebih adaptif.

Salah satu sektor yang diharapkan menjadi penopang utama adalah pajak kendaraan bermotor.

"Kami memperkirakan pajak kendaraan bermotor bisa menyumbang sekitar Rp250 miliar pada 2025. Meskipun ada skema opsen pajak kendaraan, sektor ini tetap menjadi sumber yang menjanjikan bagi PAD," pungkas Idham.(*)