Protes Pekerja Teras Samarinda di Kantor DPRD Memanas, PUPR Bantah Lepas Tangan

TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA -  Aksi protes puluhan pekerja proyek Teras Samarinda tahap I kembali memanas di Kantor DPRD Samarinda, Selasa (27/2).

Para pekerja yang hingga kini belum menerima gaji mereka dari pihak kontraktor menggelar aksi unjuk rasa dengan membawa spanduk bertuliskan "Bayar Upah Kami, Usut Tuntas Problem Teras Samarinda".

Setelah melakukan aksi di depan kantor DPRD, para pekerja diizinkan masuk ke dalam ruang rapat untuk melakukan audiensi dengan anggota dewan dan perwakilan Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda.

Baca juga: 84 Pekerja Teras Samarinda Belum Terima Upah, TRC PPA Kaltim Minta Pihak Terkait Usut Tuntas

Namun, pertemuan ini berlangsung panas hingga berujung pada insiden pelemparan nasi kotak oleh anggota Komisi III DPRD Samarinda, Abdul Rohim, ke arah Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) proyek Teras Samarinda, Ilhamsyah.

Perdebatan sengit antara anggota DPRD dan pihak Pemkot pun tak terhindarkan sebelum akhirnya dilerai oleh anggota dewan lainnya.

Dalam pernyataannya, Abdul Rohim menegaskan bahwa emosinya adalah bentuk keprihatinan atas nasib puluhan pekerja yang sudah sejak tahun lalu tidak menerima hak mereka.

Ia menyoroti bahwa permasalahan ini tidak hanya sekadar soal uang, tetapi juga berdampak luas terhadap kehidupan para pekerja dan keluarganya.

"Bagaimana mungkin jumlah nominal yang tidak terlalu besar ini bisa menggantungkan nasib lebih dari 80 pekerja? Satu orang saja pun yang terdampak negatif atas sebuah situasi negara ini kita mesti tanggungjawab, apalagi puluhan orang yang tidak menerima gaji berbulan bulan," ujarnya.

Abdul Rohim menegaskan bahwa pemerintah memiliki tanggung jawab penuh untuk menyelesaikan masalah ini.

Jika kontraktor sebagai pelaksana proyek tidak menjalankan kewajibannya, Pemkot Samarinda harus segera turun tangan dengan langkah konkret.

Kata Abdul rohim, adapun buruh yang bahkan sampai menangis dan berteriak lantaran terpaksa tidur di gudang akibat tidak memiliki tempat tinggal. Hal ini semakin memperkuat urgensi penyelesaian masalah ini.

"Silahkan pemerintah melakukan segala proses yang perlu dilakukan terhadap kontraktor. Tapi pemerintah tolong dong turun tangan selesaikan ini.

Karena warga, sampai kapan pun, merupakan tanggung jawab pemerintah untuk memenuhi seluruh hak mereka," tegas Politikus PKS ini.

Dalam audiensi tersebut juga, DPRD Samarinda mendesak agar pemerintah tak hanya memberikan janji tanpa realisasi.

Abdul Rohim menekankan agar pertemuan kali ini menjadi yang terakhir dalam membahas masalah ini.