Strategi Pemkab Mahulu Atas Pergeseran Anggaran oleh Presiden Prabowo, Singgung Air Bersih

TRIBUNKALTIM.CO, UJOH BILANG - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mahakam Ulu (Mahulu) menegaskan bahwa meskipun ada pergeseran anggaran yang dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto, program-program wajib dasar untuk masyarakat Mahakam Ulu tetap harus menjadi prioritas. 

Hal ini disampaikan oleh Asisten I Pemkab Mahulu, Agustinus Teguh Santoso, saat dimintai tanggapan mengenai kebijakan tersebut, Rabu (5/3/2025).  

"Buktinya kan ada pergeseran, seperti dengan pagu baru yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan," ujarnya kepada TribunKaltim.co di Ujoh Bilang, Mahakam Ulu.  

Menurutnya, kebijakan pergeseran anggaran merupakan hal yang wajar dalam tata kelola pemerintahan Mahakam Ulu.  

Baca juga: Pemkab Mahulu Alokasikan Rp 128 Miliar untuk ADK, Ujoh Bilang Terima Paling Besar

Namun, ia menegaskan bahwa perubahan tersebut tetap harus berorientasi pada kebutuhan mendasar masyarakat.  

"Begitu caranya," tambahnya.  

Ia menekankan bahwa meskipun ada perubahan dalam pagu anggaran, pemerintah daerah harus tetap fokus menjalankan program-program prioritas yang berkaitan langsung dengan kesejahteraan masyarakat.  

"Tapi ya itu, dengan pagu baru itu tetap harus fokus kepada program kegiatan wajib dasar yang harus dilaksanakan oleh pemerintah daerah," jelasnya.  

Ia mengingatkan bahwa program pelayanan dasar tidak boleh diabaikan, karena berkaitan dengan hak-hak fundamental masyarakat yang harus dipenuhi oleh pemerintah.  

"Jangan diabaikan karena itu hak dasar masyarakat," tegasnya.  

Beberapa sektor yang menjadi prioritas dalam penggunaan anggaran di daerah, menurutnya, antara lain adalah pemenuhan kebutuhan dasar seperti akses air bersih dan layanan sosial bagi kelompok rentan.  

Baca juga: Pemkab Mahulu Pastikan Program Prioritas Tetap Berjalan Meski Ada Pemangkasan Anggaran

"Misalnya pemenuhan air bersih, kemudian pelayanan sosial untuk kelompok-kelompok rentan, difabel, kemudian terlantar," paparnya.

Tidak Boleh Mengorbankan 

Selain itu, perencanaan anggaran juga harus tetap mempertimbangkan kebutuhan tempat tinggal bagi masyarakat yang terdampak bencana alam.  

"Kemudian pemukiman untuk korban bencana alam," katanya.  

Ia menegaskan bahwa meskipun ada kegiatan rasionalisasi anggaran, program-program pelayanan dasar harus tetap dijaga dan diutamakan oleh pemerintah daerah.