Viral! Tagar Tolak RUU TNI Ramai di Media Sosial, Peringatkan Potensi Dwifungsi Militer

TRIBUNKALTIM.CO - Viral! Tagar Tolak RUU TNI kini ramai di media sosial, peringatkan masyarakat akan potensi dwifungsi militer.

Diketahui, pemerintah melalui Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) menggelar rapat secara tertutup selama dua hari di sebuah hotel mewah bernama Fairmont pada Jumat (14/3/2025) hingga Sabtu (15/3/2025).

Rapat tersebut rupanya membahas terkait revisi Undang-Undang (UU) Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang telah digodok sejak 2024 lalu.

Rapat pembahasan RUU TNI ini kemudian digeruduk oleh aktivis Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) bersama dengan koalisi masyarakat sipil lain.

Andrie Yunus dari KontraS bersama rekannya menerobos rapat tertutup tersebut dan menyatakan dengan tegas bahwa mereka menolak pembahasan maupun substansi dari revisi UU TNI.

Baca juga: Tanggapi Kabar DPR RI Diam–Diam Bahas RUU TNI di Hotel, Pokja 30 Kaltim: Urgensinya Apa? 

"Bapak ibu yang terhormat, yang katanya ingin dihormati, kami menolak adanya pembahasan di dalam. Kami menolak adanya dwifungsi ABRI. Hentikan proses pembahasan RUU TNI!" seru Wakil Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) Andrie Yunus.

Aksi tersebut nyatanya tidak mendapat respons positif. Terlihat dari ketiganya yang langsung diusir keluar bahkan sebelum Andrie selesai menyatakan pendapatnya dihadapan peserta rapat tertutup tersebut.

Tak sampai di situ, diketahui Kantor KontraS di Kwitang, Jakarta Pusat didatangi tiga orang tak dikenal pada Minggu (16/3/2025) dini hari. Bersamaan dengan itu, Andrie Yunus turut mendapat teror dari kontak tak dikenal.

Andrie menjelaskan, tiga orang yang mendatangi kantor KontraS tengah malam itu mengaku sebagai orang dari media. 

"Tengah malam ini tepatnya pukul 00.16 WIB, kantor KontraS didatangi oleh tiga orang tidak dikenal yang mengaku dari media," kata Andrie Yunus. 

Ia mengatakan, ketiganya tidak menjelaskan identitas media dan alasan berkunjung ke kantor KontraS yang dilakukan mereka.

Andrie menduga, kunjungan orang tak dikenal tersebut adalah upaya dari teror yang dilakukan atas protes koalisi masyarkat sipil terhadap pembahasan RUU TNI.

"Di waktu yang bersamaan, saya juga mendapatkan tiga panggilan telepon dari nomor tidak dikenal. Kami menduga ini berkaitan dengan aksi teror terhadap kami, pasca Kami bersama koalisi masyarakat sipil mengkritis proses legislasi Revisi UU TNI," ujar Andrie. 

Perlu diketahui, dalam revisi tersebut, terdapat 16 lembaga yang bisa diduduki prajurit TNI aktif, yakni:

1. Politik dan Kemanan Negara