Inilah 3 Hal yang Berpotensi Buat PSU Pilkada Palopo 2025 Digugat Lagi ke MK

Mantan anggota TNI/Polri yang pensiun setelah 27 November 2024 tidak otomatis masuk DPT.

Jika mereka ikut mencoblos, bisa menjadi dasar sengketa hasil PSU ke MK.

Ketiga, Potensi Kekisruhan di TPS.

Warga yang tidak masuk daftar pemilih berpotensi memprotes dan memaksakan diri untuk memilih.

Hal ini bisa menyebabkan ketegangan antara pemilih, KPPS, dan saksi paslon di TPS.

Saiful menegaskan, Bawaslu dan KPU harus bekerja sama untuk memastikan PSU berjalan sesuai aturan. 

Ia juga meminta semua pihak, termasuk masyarakat, peserta pemilu, dan media, untuk membantu sosialisasi terkait siapa saja yang berhak mencoblos di PSU nanti.

"Jangan sampai ada pemilih yang tidak berhak ikut mencoblos, karena jika itu terjadi, bisa memicu sengketa baru yang berpotensi membuat PSU terulang lagi," tegasnya, seperti dilansir Tribun-Timur.com di artikel berjudul Bawaslu Sulsel Bongkar Potensi Masalah Besar di PSU Pilkada Palopo 2025.

Ia juga mengimbau kepada pengawas pemilu di TPS untuk lebih ketat dalam memverifikasi identitas pemilih sesuai dengan daftar yang telah ditetapkan KPU Palopo.

Baca juga: Tensi Politik Jelang PSU Magetan 2025 Mulai Naik, Masyarakat Laporkan Dugaan Kecurangan ke Bawaslu

Bawaslu juga akan memperketat pengawasan di TPS untuk memastikan PSU berjalan sesuai dengan regulasi.

Terlebih, Saiful Jihad harap semua pihak bisa berperan aktif dalam mengawal jalannya PSU Pilwalkot Palopo.

"Kerjasama semua pihak, penyelenggara, peserta dan timnya, masyarakat pemilih, media dengan segala saluran informasi yang ada untuk mensosialisasikan kepada masyarakat siapa yang berhak memilih pada hari pemungutan suara ulang yang dijadwalkan tanggal 24 Mei 2025 nanti," tandasnya.

Ikuti berita populer lainnya di Google News, Channel WA, dan Telegram