Respons Kontroversial Hasan Nasbi Terhadap Teror Redaksi Tempo Tuai Kecaman Koalisi Masyarakat Sipil

TRIBUNKALTIM.CO - Imbas respons kontroversialnya terhadap teror kepala babi di kantor Tempo, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi kini mendapat kecaman dari Koalisi Masyarakat Sipil 

Sebelumnya, kantor redaksi Tempo yang berlokasi di Jakarta mendapatkan kiriman kepala babi pada Rabu (19/3/2025). Peristiwa tersebut dianggap sebagai bentuk intimidasi terhadap kebebasan pers. 

Namun, alih-alih menyampaikan keprihatinan, Hasan malah mengatakan bahwa kepala babi tersebut sebaiknya “dimasak” saja. 

“Sudah dimasak aja, kepala babi dimasak aja, saya lihat di media sosialnya Fransisca justru dia minta dikirimin daging babi. Artinya dia tidak terancam kan, buktinya dia bisa bercanda,” ujar Hasan Nasbi berkelakar, ketika ditemui di kompleks Istana, Jakarta, Jumat (21/3/2025). 

Baca juga: Host Siniar Bocor Alus Diteror Kiriman Kepala Babi, Tempo tak Tinggal Diam, Siapkan Balasan

“Menurut saya tidak perlu dibesar-besarkan,” tambahnya. 

Tuai Kecaman dari Koalisi Masyarakat Sipil 

Pernyataan ini lantas menuai kritik dari berbagai pihak. 

Sejumlah organisasi yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil mengecam pernyataan Hasan Nasbi terkait insiden teror kepala babi di kantor Tempo. 

Pernyataannya tersebut dinilai tidak berempati serta mengabaikan prinsip kebebasan pers. 

Koalisi Masyarakat Sipil yang terdiri dari sejumlah organisasi hak asasi manusia dan demokrasi menilai bahwa pernyataan Hasan tidak pantas diucapkan oleh pejabat negara. 

“Selain tidak berempati, juga melanggar prinsip kebebasan pers,” ujar perwakilan Koalisi dalam keterangan tertulis, Sabtu (22/3/2025), seperti dikutip dari Kompas TV. 

Baca juga: Kantor Tempo Kembali Diteror, Setelah Kiriman Kepala Babi, Kini Paket 6 Bangkai Tikus tanpa Kepala

"Pernyataan tersebut cenderung merendahkan, tidak patut disampaikan oleh seorang Kepala Kantor Komunikasi Presiden." 

Koalisi meminta Presiden Prabowo Subianto agar tak mendiamkan pernyataan tersebut. 

Menurut mereka, pernyataan Hasan berpotensi mengandung unsur kebencian terhadap jurnalis atau media yang kritis terhadap masalah negara. 

“Terlepas dari sikap dan posisi media untuk kritis terhadap situasi yang ada, ungkapan yang menyepelekan teror ini mengusik hak rasa aman seseorang, terutama jurnalis dalam kerja-kerja jurnalistiknya,” kata pernyataan tersebut. 

Tak hanya itu, Koalisi menilai pernyataan Hasan mencerminkan lemahnya komitmen pemerintah terhadap kebebasan sipil. 

“Bukannya menyampaikan, setidaknya sikap keperihatinan terhadap teror tersebut, justru seakan mendukung tindakan teror tersebut," kata Koalisi. 

Koalisi turut menyoroti rekam jejak Hasan dalam komunikasi publik. 

Mereka menilai, penghapusan cuitannya terkait RUU TNI sebelumnya cukup menjadi alasan untuk mengevaluasi kinerjanya. 

“Kami mendesak kepada Presiden untuk meninjau kembali posisi Hasan Nasbi dari jabatan Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenaan," ucap Koalisi. 

Baca juga: Terjawab Supremasi Sipil Itu Apa, Hal yang Dijanjikan DPR Tetap Berlaku Meski RUU TNI Disahkan

Terakhir, Koalisi Masyarakat Sipil juga menyampaikan solidaritasnya kepada Tempo atas teror yang dialami. Mereka menegaskan bahwa praktik intimidasi seperti ini harus segera diusut. 

“Praktik purba yang seharusnya sudah ditinggalkan, justru masih terjadi hari ini. Dengan demikian, penting pengungkapan kasus teror ini dilakukan, hingga pelaku dapat diketahui,” demikian pernyataan tersebut. 

(*)