Keresahan Investor Korea Usai RUU TNI Disahkan, Khawatir Kembalinya Kekuatan Militer di Indonesia

TRIBUNKALTIM.CO - Kekhawatiran akan kembalinya kekuatan militer di Indonesia setelah Revisi Undang-Undang (RUU) Tentara Nasional Indonesia (TNI) disahkan pemerintah membuat investor asal Korea Selatan diliputi keresahan.

Dilansir dari laman biz.newdaily.co.kr, seorang insider industri mengungkapkan, "Ada kekhawatiran bahwa perusahaan Korea yang sudah berinvestasi senilai triliunan Won akan tersandera oleh rezim militer Indonesia."

"Berbagai perusahaan seperti EcoPro, yang investasinya belum secara tuntas selesai di Indonesia, perlu berhati-hati."

Sebagai informasi, berbagai perusahaan besar Korea Selatan yang bergerak di bidang Electric Vehicle (EV) dan baterai seperti Hyundai Motor Company, LG Energy Solution serta EcoPro diketahui telah melakukan investasi secara masif di Indonesia.

Baca juga: Muncul Kecemasan Publik Soal Pembahasan RUU Polri, DPR RI: Belum Ada Bahas, Masih Fokus RKUHP

Pada 2022 lalu, Hyundai Motor Company membangun pabrik di Indonesia dengan kapasitas produksi hingga 150.000 unit kendaraan listrik per tahun.

Total investasi yang dikucurkan Hyundai mencapai 2,27 triliun won atau sekitar Rp22,57 triliun.

Pabrik baterai juga tengah dibuat di Indonesia dengan kerja sama atau joint venture antara Hyundai Motor Company dan LG Energy Solution: HLI Green Power.

HLI Green Power telah menginvestasikan senilai 1,5 triliun won atau sekitar Rp16,9 triliun. Dengan kapasitas produksi baterai hingga 10 GWh, pabrik ini mampu menghidupi 150 ribu EV.

Sementara itu, EcoPro Group melalui anak perusahaan afiliasi EcoPro Materials, tengah berupaya membeli saham di berbagai kilang Nikel di Indonesia agar terjadi vertical antar pabrik dengan bahan baku.

Masih dikutip dari New Daily, latar belakang militer Presiden Prabowo Subianto menjadi sorotan utama.

Dengan revisi undang-undang militer, diperkirakan pengaruh Prabowo serta kebijakan yang diusungnya akan semakin kuat.

Dampak RUU TNI dalam Kacamata Pengamat: Berpeluang Turunkan Foreign Direct Investment

(*)