Pemkot Samarinda Optimis Raih WTP ke-11, Andi Harun Tekankan Transparansi Tata Kelola Keuangan  

TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA – Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda secara resmi menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Unaudited Tahun Anggaran 2024 kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Kalimantan Timur. 

Penyerahan ini berlangsung di Kantor BPK RI Kaltim, Jalan M Yamin, Samarinda, Rabu (26/3) dan menjadi langkah penting dalam memastikan transparansi serta akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.  

Baca juga: Mulai 27-29 Maret Ada 3 Kapal yang Akan Diberangkatkan dari Pelabuhan Samarinda Tujuan Parepare

Sebagai tuan rumah pelaksanaan LKPD tersebut, Kota Samarinda dalam hal ini diwakili oleh Andi Harun sebagai Walikota untuk menyambut seluruh kepala daerah di Kalimantan Timur.

Dalam kesempatannya, Andi Harun menegaskan bahwa penyampaian LKPD merupakan kewajiban bagi setiap kepala daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. 

“Dalam laporan tersebut, minimal harus mencakup berbagai aspek keuangan, termasuk laporan realisasi anggaran, perubahan saldo anggaran lebih, neraca ekuitas, laporan operasional, arus kas, serta catatan pengelolaan keuangan daerah,” paparnya.

Usai acara, Andi Harun mengungkapkan optimisme tinggi bahwa Samarinda akan kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK. Jika berhasil, ini akan menjadi kali ke-11 secara berturut-turut bagi kota ini mendapatkan predikat tertinggi dalam pengelolaan keuangan daerah.  

Alhamdulillah, kita sudah 10 kali mendapatkan opini WTP. Tahun ini saya masih optimis karena laporan keuangan kita terus mengalami peningkatan," ujar Andi Harun.  

Ia menambahkan bahwa pengawasan terhadap penyusunan LKPD dilakukan secara ketat, termasuk dengan memastikan adanya perbaikan dari catatan dan rekomendasi BPK pada tahun-tahun sebelumnya. 

“Kalaupun belum bisa tuntas seratus persen, tapi ada peningkatan signifikan. Itulah yang membuat kami sangat optimis dan ini memang tuntutan kita agar kualitas tata kelola keuangan daerah kita semakin baik,” ujar orang nomor satu di Samarinda ini.

Selain membahas laporan keuangan Samarinda, Andi Harun juga menyoroti pentingnya pemerataan distribusi dana bantuan keuangan (Bankeu) dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur ke seluruh kabupaten/kota.  

Menurutnya, sebagai ibu kota provinsi, Samarinda memang memiliki argumen kuat untuk mendapatkan porsi Bankeu yang lebih besar.

Namun, ia juga mendorong agar perhatian yang sama diberikan kepada daerah lain seperti Mahakam Ulu, Kutai Barat, Kutai Timur, Berau, Penajam Paser Utara (PPU), dan Paser, terutama yang masih menghadapi tantangan besar dalam pembangunan infrastruktur dan layanan publik.  

“Karena kabupaten/kota juga mempunyai kebutuhan lain yang memerlukan dukungan pemerintah, kita tidak bisa memandang parsial hanya Samarinda saja" pungkasnya. (*)