Reaksi DPRD Samarinda Atas Fenomena Dugaan BBM Oplosan, Warga Kaltim Mulai Was-was

TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA - Kasus dugaan BBM oplosan yang menyebabkan kerusakan pada kendaraan bermotor semakin meresahkan warga di Kota Samarinda, Kalimantan Timur.

Keluhan terus bermunculan setelah banyak pengguna motor mengaku kendaraannya mogok atau mengalami gangguan usai mengisi bahan bakar di sejumlah SPBU. 

Satu di antaranya Ria, warga Jalan Ahmad Yani Samarinda menyatakan, kondisi ini menimbulkan kerugian, tetapi juga menumbuhkan rasa khawatir.

“Jadi was-was mau isi BBM sekarang, jadi risau, karena beberapa teman sudah jadi korban. Soalnya kebanyakan habis isi dari semua SPBU, motor mereka langsung rusak,” ujar Ria kepada TribunKaltim.co, Senin (7/4/2025).

Baca juga: Warga di Kukar Kaltim Jadi Korban Dugaan BBM Oplosan, Mobil Mogok saat Perjalanan Mudik

Uya, warga Jalan Pangeran Suryanata, yang juga merasa resah mengaku tak punya banyak pilihan.

“Jujur agak takut, tapi gak ada pilihan lagi. Mau beli eceran takutnya makin parah dan gak ada jaminan," beber Ria. 

Kalau di SPBU kan katanya kalau ada kerusakan bisa komplain. "Harapannya ada SPBU merk lain, mungkin Shell dan sebagainya,” katanya.

Meningkatnya keluhan masyarakat soal rusaknya kendaraan akibat dugaan BBM oplosan di SPBU-SPBU Samarinda membuat DPRD Samarinda memberikan tanggapan.

Segera Bentuk Tim Investigasi

Anggota DPRD Samarinda, Abdul Rohim, meminta Pemkot Samarinda agar segera membentuk tim investigasi.

“Jangan anggap remeh masalah ini, pemkot bisa bentuk tim investigasi yang melibatkan banyak pihak,” ujar Rohim pada Senin (7/4/2025).

Dirinya mencontohkan, tim investigasi independen harus dibentuk oleh Pemkot untuk mengusut tuntas kasus ini.

Tim tersebut, menurutnya, harus terdiri dari pihak profesional seperti akademisi, LSM, hingga aparat penegak hukum.

“Pemeriksaannya juga harus komprehensif, mulai dari kualitas BBM, sistem distribusi, kondisi penyimpanan, hingga dampaknya ke kendaraan warga,” kata Rohim.

Baca juga: Polisi Mestinya Sensitif di Kasus BBM Oplosan 

Di samping itu juga, Rohim mengingatkan agar tidak ada pihak yang mengambil kesimpulan sepihak sebelum proses penyelidikan selesai. 

“Kita perlu tahu apakah ini masalah di distribusi, kualitas BBM, atau ada faktor lain. Biarkan tim independen yang menyelidiki dan hasilnya harus disampaikan secara transparan ke publik. Sehingga jangan sampai ada asumsi, kita butuh pembuktian ilmiah di lapangan,” tegasnya.

Sehingga, Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) juga mendesak agar pemerintah menunjukkan keberpihakannya kepada masyarakat dalam kasus ini. 

“Negara harus hadir memberikan perlindungan. Jangan biarkan masyarakat terus dirugikan tanpa ada kejelasan,” tutup Rohim. (*)