Polisi Mestinya Sensitif di Kasus BBM Oplosan 

Oleh: Ibnu Taufik Juwariyanto, Pemimpin Redaksi Tribun Kaltim

ANTREAN panjang di hampir setiap SPBU di Balikpapan dan Kalimantan Timur adalah pemandangan sehari-hari.

Ini tentu bukan sesuatu yang boleh dibilang wajar, sebab warga Kalimantan Timur tahu betul bahwa tanah kelahirannya adalah penghasil minyak. 

Bahkan warga Balikpapan paham di kotanya berdiri kilang minyak dengan kapasitas produksi terbesar di Indonesia. 

Proyek RDMP yang sudah tuntas sukses membuat Kilang Balikpapan meningkatkan kapasitas produksinya menjadi 360.000 bph (barel per hari) yang artinya melampaui produksi Kilang Cilacap yang sebelumnya merupakan kilang dengan kapasitas produksi terbesar di Indonesia. 

Lahir dan hidup di daerah penghasil sekaligus pengolah minyak, namun dihadapkan pada kenyataan sulit memeroleh minyak, tentu sebuah kenyataan yang sulit diterima nalar.

Baca juga: Ketika yang Miskin Prestasi Ikut Difasilitasi Negara

Barangkali, sikap protes atas situasi ini pernah lantang disuarakan. 

Jika saat ini kita semua diam bukan berarti itu adalah sikap menerima.

Diamnya Kalimantan Timur dalam situasi ini haruslah dimaknai bahwa kita sudah mengambil kesimpulan bahwa keadilan yang diamanatkan di sila kelima Pancasila adalah sesuatu yang mahal untuk Kalimantan Timur. 

Sayangnya sikap nerimo yang ditunjukkan oleh masyarakat Kalimantan Timur ini tidak membuat pemerintah pusat kemudian menjadi lebih perhatian ke Kaltim.

Tahu bahwa Kalimantan Timur masyarakatnya tak aneh-aneh, sikap tak adil lagi-lagi ditunjukkan pusat di dalam proyek IKN. 

Bayangkan, uang puluhan triliun digelontorkan untuk membangun gedung-gedung megah di IKN, namun tak sedikitpun pusat mengajak Kalimantan Timur untuk berakselerasi bersama.

Ketika dentuman dan debu proyek terus berirama di IKN, maka di luar itu Jakarta membiarkan Kalimantan Timur terbuai dengan harapan besar terhadap IKN.

Sementara kita tahu, Kalimantan Timur masih memiliki banyak persoalan. 

Baca juga: Ingat, IKN Masih di Kaltim!

Sebut saja keberadaan Mahulu yang seolah dilupakan dengan tidak adanya akses darat, akses ke Kutai Barat atau Kutai Timur dari Samarinda yang masih selalu bermasalah, atau lagi-lagi antrean BBM di hampir seluruh wilayah Kalimantan Timur dibiarkan tanpa solusi.