Disdik Balikpapan Rencana Gandeng Sekolah Swasta di SPMB 2025, SPP dan Uang Pangkal Ditanggung

TRIBUNKALTIM.CO,BALIKPAPAN - Pemerintah terus melakukan pembenahan dalam sistem penerimaan siswa baru.

Setelah mengganti sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menjadi Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) mulai 2025, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur mengambil langkah berani dengan memperluas akses pendidikan melalui kemitraan strategis bersama sekolah swasta.

Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Balikpapan, Ganung Praktikno, mengungkapkan bahwa kota ini menjadi salah satu yang pertama mengkaji langkah inklusif ini. 

Ia menyebut bahwa ide menggandeng sekolah swasta dalam sistem SPMB merupakan terobosan terbaru yang baru saja dilaporkan ke pimpinan.

“Masih dalam kajian, saya baru saya laporkan tadi pagi, SPMB Kota Balikpapan akan menggandeng sekolah-sekolah swasta,” ujarnya Rabu (23/4/2025)

Baca juga: PPDB Berubah Jadi SPMB, DPRD Kaltim Dorong Disdikbud Lakukan Pemerataan dan Penyelarasan Program

Sekolah-sekolah swasta yang akan diajak kerja sama tersebar di berbagai rayon, seperti Gunung Pasir, Balikpapan Barat, dan Balikpapan Selatan. 

Kolaborasi ini diharapkan mampu menjadi solusi atas keterbatasan daya tampung di sekolah negeri, terutama di kawasan dengan jumlah siswa yang tinggi.

Lebih dari sekadar kerja sama, Disdikbud Balikpapan juga berencana memberikan fasilitas penuh kepada siswa yang mendaftar ke sekolah swasta tersebut.

Pemerintah akan menanggung seluruh biaya pendidikan, termasuk SPP dan uang pangkal atau uang gedung, yang selama ini menjadi alasan utama masyarakat enggan memilih sekolah swasta.

“SPP-nya kami bayar full, uang pangkal sekolahnya. Kan biasanya kalau masuk swasta kan ada uang gedungnya sama SPP,” terang Ganung.

Kajian awal program ini telah rampung dan akan dituangkan ke dalam Telaah Staf (TS) untuk kemudian dibahas oleh kepala dinas dan dikomunikasikan ke pimpinan daerah.

Pihak Disdikbud juga sedang menggenjot proses regulasi dengan berkoordinasi bersama bagian hukum, mengingat regulasi saat ini masih sebatas memberikan subsidi SPP dan belum mencakup uang pangkal.

“Ada cita-cita besar Pak Wali Kota, bagaimana kalau uang pangkal anak yang masuk swasta itu kita bayarin,” tambahnya.

Ganung menegaskan bahwa semua langkah ini dilakukan agar tidak ada lagi alasan dari masyarakat untuk menolak sekolah swasta hanya karena biaya.

Ketika ditanya soal target realisasi, Ganung menjawab bahwa pelaksanaan akan segera dimulai dalam waktu dekat.

Baca juga: Sistem PPDB Berubah Jadi SPMB, Siswa yang Tak Tertampung Sekolah Negeri Difasilitasi Pemda di Swasta

“Tahun ini marathon nih, dalam minggu-minggu ini,” ucapnya.

Setidaknya, 13 sekolah swasta telah dipilih untuk menjadi mitra yang akan membantu menampung siswa dari sekolah negeri.

“Jadi ini nggak mau kalah, gratispoll,” tutupnya(*)