Pasca Insiden Tabrak Jembatan Mahakam, Komisi II DPRD Kaltim Angkat Wacana Pengelolaan Alur Sungai

TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA - Reaksi keras ditunjukkan Komisi II DPRD Kaltim pasca peristiwa tertabraknya kembali pilar jembatan Mahakam I Samarinda, Sabtu (26/4/2025) malam lalu.

Dugaan awal, insiden terjadi karena putusnya tali towing (penarik) tongkang.

Sehingga kapal tongkang pengangkut batubara ini kehilangan kendali lalu menghantam pilar Jembatan Mahakam I Samarinda.

Komisi yang membidangi, keuangan daerah, dunia usaha, potensi sungai dan danau, pelindo, dan kebandarudaraan tentunya melihat insiden ini sebagai bentuk tidak profesionalnya pengelolaan alur sungai.

Anggota Komisi II DPRD Kaltim, Muhammad Husni Fachruddin mengungkapkan, belum genap 1 tahun, bahkan 3 bulan, insiden kedua kembali terjadi.

Baca juga: Jembatan Mahakam I Samarinda Ditabrak Tongkang Lagi, Kapten Kapal Diperiksa, Langkah BBPJN Kaltim

Diketahui insiden sama terjadi pada Februari 2025 dimana kapal tongkang bermuatan kayu menabrak fender pelindung jembatan hingga rusak berat, hingga pilar tak punya peredam saat ini.

“Pejabat KSOP kali ini gagal menjalankan tugasnya, wajib sudah mengundurkan diri para pejabatnya. Pelindo pun juga demikian,” tegasnya, Senin (28/4/2025).

Bahkan ia mengkritik agar para pengelola jasa kemaritiman Sungai Mahakam ini, agar dapat menerima masukan dari Pemerintah Daerah maupun masyarakat, baik melalui DPRD maupun saluran informasi lainnya.

"Ganti yang lebih profesional dan dapat bekerjasama dengan Pemprov serta masyarakat, agar bisa menerima saran, kritik serta masukan," sebut pria yang akrab disapa Ayub ini.

Wacana pengelolaan alur sungai oleh Pemda kemudian diangkatnya.

Baca juga: Pasca Insiden Jembatan I Mahakam Samarinda, BBPJN Kaltim Himpun Data Struktur Pilar pasca Tabrakan

Pasalnya, selepas insiden pertama di tahun 2025, para pihak terkait ini seakan acuh dengan saran para pihak.

Ia bersama anggota DPRD Kaltim lainnya, juga berencana mengadukan hal ini langsung ke Kementerian Perhubungan membahas nasib Jembatan dan Sungai Mahakam.

Tentunya, usulan agar Pemda yang mengawasi alur lalu lintas sungai, beralasan kuat karena pihak jasa kemaritiman baik KSOP dan Pelindo bertindak, tak profesional dan maksimal.

Apalagi selama ini pendapat asli daerah (PAD) dari sektor alur sungai juga belum maksimal diserahkan pengelolaannya ke daerah.

“Gak ada PAD sama sekali yang didapat, jangan batubaranya diambil pusat, alur sungainya juga dikelola pusat, dapat apa rakyat kaltim?,” singgung politisi Golkar ini. (*)

Ikuti berita populer lainnya di Google News, Channel WA, dan Telegram.