Prabowo Janji Hapus Outsourcing, Disampaikan saat Aksi May Day 2025 di Depan Ribuan Buruh

TRIBUNKALTIM.CO - Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto memenuhi janjinya menghadiri peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day di Lapangan Monas, Jakarta, Kamis (1/5/).

Di hadapan puluhan ribu buruh yang hadir, Prabowo menyatakan bahwa dirinya adalah presiden para buruh dan orang susah. 

"Saya merasa menjadi presidennya buruh, petani, nelayan, orang yang susah," kata Prabowo saat sambutan di atas panggung, Kamis. Oleh karena itu, Prabowo menyampaikan sejumlah janji kepada para buruh yang ada di Indonesia. 

Baca juga: Pemkab Kutai Kartanegara Nyatakan Siap Kawal Program Tiga Juta Rumah Prabowo-Gibran

 Prabowo Subianto berjanji akan mencari cara untuk menghapus sistem kerja outsourcing di Indonesia.

Untuk itu, dia meminta Dewan Kesejahteraan Nasional yang akan dibentuk untuk mempelajari cara menghapus sistem kerja yang merugikan kaum buruh tersebut. 

"Saya juga akan meminta dewan kesejahteraan nasional mempelajari bagaimana caranya kita kalau bisa tidak segera tapi secepat-cepatnya kita ingin menghapus outsourcing," kata Prabowo. 

Prabowo mengungkapkan, langkah konkret yang akan diambil pemerintah adalah pembentukan Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional. Badan ini nantinya akan berperan sebagai penasihat Presiden dalam menyusun arah kebijakan ketenagakerjaan, khususnya yang menyangkut hak dan perlindungan pekerja.

"Sebagai hadiah untuk kaum buruh hari ini, saya akan segera membentuk Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional," ujar Prabowo dalam pidatonya di Monas.

Salah satu tugas utama Dewan ini adalah mengkaji dan merumuskan mekanisme transisi yang tepat menuju penghapusan sistem outsourcing. 

Presiden Prabowo menekankan bahwa penghapusan sistem ini harus dilakukan secara bertahap dan penuh pertimbangan, termasuk terhadap iklim investasi.

“Kita ingin hapus outsourcing, tapi kita juga harus realistis. Kita harus menjaga kepentingan para investor juga. Kalau tidak ada investasi, tidak ada pabrik, maka buruh juga tidak bisa bekerja,” ujar Prabowo. 

Sistem outsourcing selama ini dianggap merugikan pekerja karena status kerja yang tidak pasti, minimnya jaminan sosial, serta lemahnya perlindungan hukum. Dalam pidatonya, Presiden Prabowo juga mengumumkan pembentukan Satuan Tugas Pemutusan Hubungan Kerja (Satgas PHK) untuk mengantisipasi dan menangani kasus PHK sepihak.

Tak hanya itu, Prabowo juga mendorong percepatan pembahasan dua rancangan undang-undang penting, yakni RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga dan RUU Perlindungan Pekerja di sektor kelautan dan perikanan. Kehadiran Prabowo di demo Hari Buruh hari ini dan komitmennya tersebut

Satgas PHK

Tak hanya Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional, Prabowo mengumumkan rencana pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang merupakan masukan dari para pimpinan serikat buruh, termasuk Presiden Partai Buruh Said Iqbal dan Ketua Umum Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Jumhur Hidayat. 

“Atas saran dari pimpinan buruh, saran dari Pak Said Iqbal dan Pak Jumhur, kita akan segera membentuk Satuan Tugas PHK,” ujar Prabowo. 

“Kita tidak akan membiarkan rakyat kita, kita tidak akan membiarkan pekerja-pekerja di-PHK seenaknya,” kata Kepala Negara menegaskan.

Baca juga: Prabowo Ungkap Kekayaan Danantara Diperkirakan Capai Rp16,8 Kuadriliun, Ini Sumber Utama Kekayaannya

Tuntutan Buruh 

Sebagaimana diberitakan, ada empat pimpinan konfederasi serikat buruh dan pekerja yang menyampaikan tuntutan kepada Prabowo dalam momen peringatan Hari Buruh atau May Day 2025 di Lapangan Monas, Jakarta, Kamis. 

Keempatnya adalah Presiden Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI), Elita Rosita Silaban, Ketua Umum Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Jumhur Hidayat, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), Andi Gani Nena Wea dan Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal 

Dalam tuntutannya, Elita Rosita Silaban berharap putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang ketenagakerjaan ditindaklanjuti. Kepada Prabowo, dia juga berharap agar semua stakeholder mendukung revisi jaminan sosial bagi pekerja informal yang belum ter-cover dalam jaminan perlindungan sosial. 

Kemudian, Jumhur Hidayat menitipkan soal nasib para buruh yang bekerja di kapal ikan. Dia meminta agar pemerintahan yang dipimpin Prabowo segera meratifikasi konvensi ILO 188 guna melindungi buruh yang bekerja di kapal perikanan. Selanjutnya, Andi Gani menyatakan dukungan buruh pada semua kebijakan yang dibuat pemerintahan Prabowo Subianto, terutama demi menciptakan keadilan bagi para buruh. 

Sementara itu, Said Iqbal menyampaikan sejumlah tuntutan kepada Presiden Prabowo. Di antaranya, mengesahkan Undang-Undang (UU) Ketenagakerjaan yang baru, menghapus outsourcing, membentuk Satgas PHK (Pemutusan Hubungan Kerja), mengesahkan UU PPRT yang 21 tahun mandek di DPR, dan memberantas korupsi melalui pengesahan UU Perampasan Aset.

Baca juga: Pengganti Hasan Nasbi Jadi Kepala PCO, Nama Angga Raka Prabowo dan Dahnil Anzar Simanjuntak Mencuat

Aksi di Kaltim Soroti Upah Murah  

Massa yang terdiri dari buruh, mahasiswa, komunitas jurnalis, dan penggemar sepak bola menggelar aksi unjuk rasa dalam rangka peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day pada Kamis (1/5) di depan Kantor Gubernur Kalimantan Timur, Samarinda. 

Dalam aksi tersebut, terlihat spanduk besar yang tergantung di depan pagar kantor bertuliskan "Buruh Bersatu Melawan Oligarki", serta puluhan poster yang menyampaikan ide-ide mewakili aspirasi buruh. 

Beberapa demonstran perempuan bahkan berbaring di jalan sembari mengangkat poster saat orasi berlangsung. 

Salah satu perwakilan aksi, Yoyo, menyatakan bahwa peringatan May Day tahun ini digelar untuk menyuarakan perlawanan terhadap sistem kerja yang dianggap sebagai bentuk "perbudakan gaya baru". 

Ia menyoroti praktik kerja outsourcing dan pemberian upah murah sebagai isu utama. “Kami menolak sistem kerja outsourcing yang selama ini hanya membebani buruh, tapi menguntungkan pengusaha." 

"Kami ingin status karyawan tetap agar ada jaminan kesehatan, pendidikan untuk keluarga, dan upah yang layak,” ujar Yoyo kepada wartawan di lokasi aksi. 

Aksi ini melibatkan berbagai elemen masyarakat, mulai dari serikat buruh, mahasiswa dari sejumlah kampus di Samarinda, hingga komunitas-komunitas penggemar sepak bola. 

Mereka membawa berbagai spanduk dan poster yang berisi tuntutan untuk kesejahteraan bagi pekerja. Lebih lanjut, Yoyo menyoroti meningkatnya represivitas aparat terhadap rakyat, termasuk buruh dan jurnalis yang menyuarakan kritik. Ia juga menegaskan bahwa keterlibatan militer dalam urusan industri harus dihentikan karena menghambat proses-proses demokratis yang seharusnya diatur dalam mekanisme tripartit. 

“Buruh yang melakukan mogok kerja malah dipukul mundur. Jurnalis juga kerap mengalami tekanan bahkan intervensi dalam redaksional. Ini yang kami lawan bersama,” kata Yoyo.

Sementara Humas Komite Rakyat Melawan Iqbal Al-Fiqri menyampaikan saat ini Sistem ekonomi Kapitalisme yang diterapkan dunia, tidak mampu membuat rakyat di dunia hidup makmur, sementara sebagian kecilnya hidup mewah diatas penderitaan kelas buruh. 

Baca juga: Profil Hasan Nasbi, Kini Mundur dari Jubir Prabowo, Sempat Viral karena Polemik Teror Kepala Babi

Lebih lanjut Ia mengatakn Krisis yang terus terulang dari masa ke masa, kini menciptakan kondisi yang buruk bagi kelas buruh.

"Seruan pembangunanisme hanya membuat kelas pekerja semakin dieksploitasi dan menjadi tumbal menyelamatkan krisis," ungkapnya. 

Dirinya mengatakan Pemerintah seharusnya melihat kondisi dunia yang saat ini terus menjadi kekhawatiran para buruh.

"Hari ini kita lihat cukup banyak kelemahan pada buruh, sistem kerja, belum lagi fleksibilitas kerja, upah moral dan sebagainya," ujarnya. 

Artinya, hari ini kami menuntut pemerintah untuk setiap kebijakan, setiap keputusan Politik itu, harus tetap berorientasi pada rakyat," lanjutnya. (*)

Ikuti berita populer lainnya di Google News, Channel WA, dan Telegram