Dedi Mulyadi Disebut Ingin Buat Sistem Kerajaan di Jawa Barat, Fraksi PDIP: Makanya Tak Butuh DPRD

Sebelumnya, Pemerintah Provinsi Jawa Barat, menggandeng Polda Jabar dan Polda Metro untuk memberantas preman yang meresahkan warga dan mengganggu investasi.

Sebagai bentuk keseriusan memberantas premanisme, Dedi Mulyadi membuat memorandum of understanding (MoU) bersama Kapolda Jabar, Kapolda Metro, Wali Kota/Bupati dan Kapolres se-Jabar di Gedung Pakuan, Kota Bandung, Jumat (16/5/2025). 

MoU atau perjanjian itu menyangkut berbagai hal. Mulai dari peningkatan keamanan di seluruh wilayah Jawa Barat hingga mendorong pertumbuhan iklim investasi yang kondusif.

"Kemudian melahirkan banyak tenaga kerja dan didalamnya ada upaya yang dilakukan, memperkuat basic keamanan tiap kawasan dan zona industri dan menumbuhkan iklim ekonomi yang kondusif, melindungi UMKM. Ada ketentraman di pasar dan berbagai tempat lainnya," ujar Dedi.

Kepemimpinan Raja Sunda

Pakar Komunikasi Politik Universitas Padjajaran, Kunto Adi Wibowo, membedah kritik PDIP yang menjadi sorotan masyarakat luas.

Kuntu menjelaskan, kritik Fraksi PDIP terhadap Dedi Mulyadi beralasan.

Sebab, ada kebijakan gubernur yang bisa jalan tanpa DPRD, dan ada yang tidak.

Salah satu yang tidak itu adalah dalam hal perumusan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Menurut Kunto, akar permasalahan perselisihan PDIP dengan Dedi Mulyadi adalah efisiensi anggaran Pemprov Jabar yang mencapai 20 persen lebih.

Edisiensi itu dilakukan tanpa melibatkan DPRD dan hanya menggunakan dasar hukum Peraturan Gubernur (Pergub).

"Ya sebenarnya memang benar ada kebijakan di tangan eksekutif yang bisa langsung dilakukan sendiri. Tapi kan komplainnya anggota DPRD Jawa Barat adalah soal anggaran yang kemarin di awal terjadi efisiensi itu hampir 20 persen."

"Pak Dedi Mulyadi kemudian mengalokasikan anggaran atau melakukan efisiensi lebih dari 20 persen gitu dan itu hanya dengan Pergub. Sebenarnya kan akar masalahnya di situ," kata Kunto di Kompas Petang, Sabtu (18/5/2025).

Selain efisiensi, pernyataan Dedi Mulyadi yang menyebut raja tak perlu menyusun APBD juga menjadi titik kritikan.

Menurut Kunto, Dedi yang seorang gubernur sedang memposisikan diri sebagai Raja Sunda.