DPRD Kaltim Terima Kunjungan DPRD Kutai Barat, Bahas Kebijakan Efisiensi Anggaran

TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA - Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Timur menerima kunjungan kerja dari DPRD Kabupaten Kutai Barat (Kubar), pada Kamis (15/5/2025).

Pertemuan berlangsung di Gedung E, Kantor DPRD Kaltim, dan menjadi ajang diskusi terkait implementasi kebijakan efisiensi anggaran sesuai Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025.

Kunjungan DPRD Kutai Barat dipimpin oleh Wakil Ketua II DPRD Kubar, Sepe M, bersama Wakil Ketua I Agustinus dan Ketua Tim III Oktavianus Jack.

Turut serta dalam rombongan sejumlah anggota DPRD Kubar, yakni Meni Debora, Muhammad Zainuddin, Rull Riskha Risandhie, Errye Sugyanto, dan Suharna, serta staf dari Sekretariat DPRD Kutai Barat.

Rombongan disambut oleh Kepala Bagian Umum dan Keuangan Sekretariat DPRD Kaltim, Hardiyanto, yang didampingi Perencana Ahli Muda Neneng Risnayani dan Staf Keuangan Rosita.

Baca juga: Royal Suite Hotel Disorot DPRD Kaltim, Dugaan Karaoke Dewasa hingga Tunggakan Miliaran Rupiah

Dalam pertemuan tersebut, kedua belah pihak membahas kebijakan pemotongan anggaran perjalanan dinas hingga 50 persen bagi instansi pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, sebagaimana diatur dalam Inpres 1 Tahun 2025.

Hardiyanto menyampaikan apresiasinya atas kunjungan dari DPRD Kubar.

Ia menilai pertemuan ini sebagai sarana penting untuk saling berbagi informasi dan pengalaman dalam merespons kebijakan efisiensi anggaran, khususnya di lingkungan legislatif.

“Pertemuan ini menjadi sarana penting untuk saling bertukar informasi dan pengalaman, khususnya terkait strategi efisiensi anggaran di lingkungan legislatif,” ujar Hardiyanto dalam sambutannya.

Wakil Ketua II DPRD Kubar, Sepe M, menyampaikan harapannya agar hasil kunjungan kerja ini dapat menjadi bahan evaluasi dan referensi dalam pelaksanaan efisiensi anggaran di Kutai Barat.

Baca juga: DPRD Kaltim Dampingi Kunker Mentan RI ke PPU, Bentuk Kepedulian Pemerintah di Sektor Pertanian

“Kami berharap hasil dari kunjungan ini bisa menjadi bahan evaluasi dan pembelajaran bagi DPRD Kutai Barat dalam menghadapi kebijakan efisiensi anggaran yang telah ditetapkan pemerintah,” tuturnya.

Pertemuan ditutup dengan diskusi interaktif dan komitmen untuk terus memperkuat koordinasi antarlembaga legislatif, terutama dalam menghadapi tantangan pengelolaan anggaran yang efisien dan akuntabel. (adv/hms9)