Penanganan Longsor di Batuah, Komisi III DPRD Kaltim Upayakan Komunikasi dengan Kementerian PUPR 

TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA – DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) melalui Komisi III tidak berdiam diri terkait jalur poros Samarinda–Balikpapan di kilometer (km) 28 RT 25, Dusun Tani Jaya, Desa Batuah, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) yang alami longsor.

Upaya komunikasi ke berbagai pihak dilakukan, agar jalan segera ditangani dan tetap bisa fungsional hingga ada kajian teknis mendalam geoteknik, terkait pergerakan tanah atau longsor yang terjadi.

Sebelumnya, uji geolistrik sudah dilakukan pihak Universitas Mulawarman (Unmul) mengarah pada penyebab faktor alam.

Baca juga: Kantor Kelurahan Karang Mumus Samarinda Pindah, Lurah Arbain Beberkan Alasannya

Informasi yang diterima, kondisi geografis dan tanah labil di sekitar lokasi serta intensitas curah hujan menjadi faktor utama kerusakan. 

“Sempat muncul dugaan karena aktivitas tambang, tapi setelah kami konfirmasi ke kepala desa dan mengacu pada hasil kajian tim geologi Unmul, kesimpulannya disebabkan faktor alam, itu yang kami terima,” kata Wakil Ketua Komisi III DPRD Kaltim Akhmed Reza Fachlevi, Selasa (20/5/2025).

Komisi III juga berkomunikasi ke Kementerian PUPR melalui BBPJN Kaltim sebagai pelaksana di lapangan, agar segera menyusun langkah teknis tepat untuk penanganan permanen.

“Sehingga jalan yang menjadi akses utama masyarakat bisa kembali normal. Atau ads langkah agar tetap fungsional sebelum ditangani permanen,” sebutnya. 

Potensi lonjakan kendaraan di jalur alternatif melalui kawasan pesisir yaitu Samboja, Muara Jawa, dan Sanga-Sanga juga diingatkan Reza.

Dinas terkait seperti Dinas Perhubungan, diharapnya berperan aktif dalam menjaga kondisi jalan provinsi, karena dampak arus pengalihan kendaraan.

“Kami sudah meminta Dinas PUPR melalui Bina Marga untuk berkoordinasi juga dengan BBPJN terkait penanganan. Untuk Dishub agar meningkatkan pengawasan terhadap kendaraan ODOL (Over Dimension Overloading),” tegas Politisi Gerinr4a 

Tak hanya itu, langkah lain yang diambil yaitu menjalin komunikasi dengan Komisi V DPR RI melalui Fraksi Gerindra.

Tujuannya agar mendorong keterlibatan pemerintah pusat, khususnya Kementerian PUPR.

Keterlibatan DPR RI diperlukan mengingat ruas Km 28 merupakan jalur nasional yang menjadi pintu utama menuju beberapa daerah di Kaltim, Samarinda, Kukar dan lainnya. 

Putusnya akses di titik ini juga otomatis mengganggu mobilitas masyarakat dan distribusi logistik antardaerah.

“Kami dari Komisi III juga meminta bantuan kepada Komisi V DPR RI, khususnya lewat Fraksi Gerindra, agar ikut mendorong Kementerian PUPR segera mengambil langkah strategis untuk penanganan jalan tersebut, karena ini jalan nasional dan sangat vital bagi warga Kaltim,” pungkasnya. (*)