Pemprov Kaltim Kucurkan Rp500 Miliar untuk Dukung Program Gratispol Kesehatan

Prinsip utama dari program gratispol di bidang kesehatan adalah memperkuat layanan JKN atau BPJS yang sudah ada.

Jika di suatu daerah terdapat 10 ribu penduduk, namun yang terdaftar sebagai peserta aktif BPJS hanya 5 ribu orang, maka pemerintah provinsi akan menanggung iuran bagi 5 ribu warga lainnya yang belum terdaftar. 

Dengan demikian, seluruh masyarakat dapat memperoleh akses layanan kesehatan yang sama, tanpa perbedaan antara peserta gratispol dan peserta BPJS reguler.

Jaya juga meluruskan anggapan negatif terhadap pelayanan BPJS yang sering dikaitkan dengan kualitas layanan buruk.

Ia menekankan bahwa persoalan bukan terletak pada sistem BPJS, melainkan fasilitas kesehatan.

“Yang bikin buruk itu fasilitas kesehatannya, bukan BPJS-nya,” ujarnya.

Menurutnya, banyak kasus keterlambatan rujukan atau pelayanan yang buruk terjadi karena peserta BPJS sedang menunggak iuran. Hal ini menjadi kendala teknis bagi fasilitas kesehatan.

“Nah dengan adanya yang tidak ada yang nunggak, bisa aktif kembali maka itu akan cepat,” tutupnya. (*)