Abdul Rasid Harap 3.870 PPPK Kukar Dapat Tingkatkan Kinerja Pemerintah Daerah

TRIBUNKALTIM.CO,TENGGARONG – Wakil Ketua DPRD Kutai Kartanegara (Kukar), Abdul Rasid, memberikan ucapan selamat kepada 3.870 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang baru saja dilantik oleh Pemerintah Kabupaten Kukar. 

Pelantikan ini digelar sebagai bagian dari upaya pemerintah daerah dalam memperkuat struktur aparatur sipil negara di berbagai sektor, terutama pendidikan dan kesehatan.

"Dengan pelantikan ini, kita harap ada kepastian bagi masa depan adik-adik PPPK di lingkungan pemerintahan. Ini menjadi langkah awal yang baik," ujar Abdul Rasid usai menghadiri acara pelantikan, Senin (26/5/2025).

Ia juga menekankan bahwa pelantikan ini bukan hanya seremonial semata, tetapi menjadi momentum penting untuk meningkatkan kinerja aparatur.

Baca juga: Komisi I DPRD Kukar Fokus Tangani Isu Lingkungan, Warga Diminta Aktif Melapor

Menurutnya, kontrak kerja PPPK yang bersifat tahunan memacu para pegawai untuk menunjukkan kinerja terbaiknya dalam melayani masyarakat.

“Dengan status yang sekarang, kita harap mereka bisa bekerja lebih maksimal, lebih bertanggung jawab, dan berkontribusi nyata dalam pembangunan serta pelayanan publik di Kukar,” tambahnya.

Tak hanya itu, Abdul Rasid juga menyoroti nasib para peserta seleksi PPPK yang belum berhasil lolos dalam tahap ini. Ia mengapresiasi sikap Pemerintah Kabupaten Kukar yang terus berupaya mencari solusi terbaik bagi mereka.

“Kita mendukung penuh langkah Pemkab Kukar yang berinisiatif mencarikan pola atau skema baru bagi yang belum lulus, apakah melalui tes ulang atau mekanisme lain yang lebih akomodatif. Ini penting, terutama bagi mereka yang sudah lama mengabdi namun belum mendapatkan kesempatan,” tegasnya.

Pelantikan ribuan PPPK ini diharapkan menjadi tonggak penting dalam mempercepat pelayanan publik dan mendukung program prioritas pemerintah daerah di berbagai sektor strategis.

Baca juga: Ketua Komisi I DPRD Kukar Agustinus Sudarsono Dorong Percepatan Pembangunan 2 TPA di Tenggarong

Pemkab Kukar sendiri menyatakan komitmennya untuk terus memperjuangkan kesejahteraan dan kepastian kerja bagi para pegawai non-ASN di daerah tersebut. (*)