Izin Edar Dicabut, Minyakita Jadi Target Pengawasan BPOM Jelang Idul Adha 2025 di Kaltim

TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA - Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Samarinda bersama BPOM Balikpapan serta beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kalimantan Timur akan melakukan pengecekan lapangan. 

Langkah ini dilakukan untuk memastikan stabilisasi harga, menjelang Idul Adha di wilayah Samarinda dan Balikpapan.

OPD yang terlibat antara lain Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi (Perindakop), Dinas Pangan, Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (Keswan) Provinsi Kaltim, Dinas Kesehatan Provinsi, Dinas Kelautan dan Perikanan, serta Dinas Perkebunan.

Selain memantau harga, BPOM juga fokus melakukan pengawasan langsung terhadap peredaran produk minyak goreng merek Minyakita yang izin edarnya telah dicabut oleh otoritas.

Baca juga: Keracunan MBG Terjadi di 10 Provinsi, BPOM Temukan Adanya Bakteri yang Tumbuh dan Berkembang

PFM Madya Balai Besar BPOM Samarinda, Genta Nila Hadi menyampaikan, sebagai pihak yang melakukan pengawasan mutu dan peredaran produk pangan olahan di wilayah Kalimantan Timur.

BPOM terus memantau ketat produk minyak goreng sawit, khususnya merek Minyakita yang izin edarnya telah dicabut. 

Ia menegaskan, BPOM akan melakukan pengecekan langsung di lapangan untuk memastikan apakah produk minyak goreng sawit dari PT Navita dan PT Trikencono tersebut masih beredar atau tidak.

“Minyak goreng sawit ya, minyak kita itu yang izin edarnya dicabut itu dari PT Navita dan PT Trikencono jadi kita nanti akan lihat di lapangan apakah produk minyak goreng sawit minyakita tersebut masih beredar atau enggak," ucapnya, Senin (2/6/2025).

Baca juga: 8 Kosmetik yang Promosinya Tidak Sesuai Norma Kesusilaan Berdasarkan Temuan BPOM

Pada awal tahun ini, sempat muncul perhatian publik terkait salah satu merek minyak goreng yang populer di kalangan masyarakat yaitu minyakita. 

Isu yang berkembang berkaitan dengan ketidaksesuaian antara takaran minyak yang tercantum pada kemasan dengan volume isi sebenarnya, sehingga menimbulkan kekhawatiran tentang kualitas dan kejujuran produk tersebut.

Namun, Genta masih belum bisa memastikan alasan dibalik di cabutnya izin edar dari minyakita.

Ia juga menegaskan, jika nanti ditemukan produk yang masih beredar tanpa izin edar, BPOM akan mengambil tindakan tegas dengan menyisihkan produk tersebut dan meminta pihak terkait untuk melakukan retur.

Baca juga: Pastikan Produk UMKM Aman dan Berkualitas, DKUMKMP Balikpapan Gandeng BPOM Perkuat Pengawasan

Karena produk yang sudah dicabut izinnya masuk kategori tanpa izin edar, maka penjualan dan peredarannya dianggap ilegal. 

“Biasanya kami sisihkan itu dimusnahkan atau dirusak kemasannya seperti itu. Atau memang dia masih bisa retur, kita minta mereka retur,” jelas Genta.

Surat pencabutan izin edar dari Minyakita tersebut diterima BPOM pada 16 Mei 2025.

Pencabutan ini merupakan bagian dari pembatalan izin berusaha sertifikat pertujuan pangan olahan yang wajib memiliki Sertifikat Produksi Pangan Olahan (SIN).

Baca juga: Cara Mudah UMKM Balikpapan untuk Urus Perizinan Produk, Pemkot Sinergi Bersama BPOM

“Sudah lama sih, 16 Mei 2025 ya pada tanggal 16 Mei 2025 itu kita sudah terima surat pencabutan dari pencabutan perizinan berusaha sertifikat pertujuan pangan olahan yang wajib SIN,” jelas Genta.

Pencabutan izin ini biasanya disebabkan karena masa berlaku izin edar sudah habis atau pencabutan persetujuan perizinan berusaha, meski pihak BPOM masih melakukan konfirmasi lebih lanjut mengenai alasan spesifik pencabutan izin edar ini.

“Tapi kalau misalnya kenapanya itu ya, kita belum tahu,” imbuhnya.

Jika di lapangan masih ditemukan produk dengan izin edar yang sudah dicabut, BPOM akan segera mengambil tindakan.

Baca juga: Alasan Australia Tarik Indomie Varian 4 Rasa Ini, Masyarakat Diminta Kembalikan Produk, Respons BPOM

Produk tersebut dianggap ilegal dan harus ditarik dari peredaran serta dimusnahkan.

Sejauh ini, pengawasan di lapangan oleh tim BPOM belum menemukan produk Minyakita yang masih beredar.

Semua laporan yang masuk ke BPOM menjadi bahan pengawasan ketat.

“Kalau ini kita, kan teman-teman sudah melakukan di lapangan beberapa itu mereka belum ada yang ketemu. Karena laporannya kan pasti ditulis ya, dilaporkan ke kami,” terang Genta.

Pengawasan ini tidak hanya berlaku untuk minyak goreng Minyakita saja, tetapi juga untuk produk pangan lain, termasuk makanan impor yang tidak memiliki izin edar resmi.

Baca juga: Cara Mudah UMKM Balikpapan untuk Urus Perizinan Produk, Pemkot Sinergi Bersama BPOM

Semua produk ilegal wajib ditarik dan dimusnahkan demi menjamin keamanan dan kesehatan masyarakat.

“Ada beberapa yang mungkin seperti minyakita ini bisa diretur, tapi karena ini sudah dicabut biasanya harusnya dimusnahkan,” tutup Genta.(*)