Fraksi Golkar DPRD Balikpapan Dukung Revisi Perda Pajak Daerah, Ini Alasannya

Menurut Bagus, pengajuan ini juga dilatarbelakangi oleh meningkatnya permintaan masyarakat terhadap fasilitas publik seperti tempat wisata, sarana olahraga, dan layanan parkir.

Kondisi tersebut menuntut penyesuaian tarif retribusi agar pelayanan publik tetap optimal.

Selain itu, kebutuhan masyarakat terhadap layanan persetujuan bangunan gedung serta kemudahan dalam pembayaran dan pelaporan pajak menjadi alasan tambahan untuk merevisi aturan tersebut.

Pemerintah juga menyoroti pentingnya regulasi teknis bagi petugas pemungut agar pelaksanaan di lapangan berjalan transparan dan akuntabel.

Pemerintah Kota Balikpapan menegaskan komitmennya untuk merampungkan pembahasan Raperda ini bersama DPRD. 

Baca juga: Respon DPRD Balikpapan soal Putusan MK Terkait Sekolah Gratis, Akui APBD Bisa Terbebani

Tujuannya agar sistem perpajakan dan retribusi daerah dapat berjalan lebih adaptif terhadap kebutuhan kota yang terus berkembang.

Bagus menekankan bahwa revisi ini bukan hanya soal angka, tetapi tentang memperkuat fondasi keuangan daerah untuk pembangunan yang berkelanjutan.

“Dengan adanya revisi ini, kita berharap sistem perpajakan dan retribusi daerah menjadi lebih efektif, efisien, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat serta mendukung keberlanjutan pembangunan di Balikpapan,” tandas Bagus. (*)