Banjir di Kaltim dan Kerusakan Lingkungan

Meskipun, terkadang banjir yang terjadi akhir-akhir ini menyebabkan kerusakan infrastruktur seperti jalan, jembatan, dan bangunan.

Baca juga: Banjir jadi Ancaman Bagi Berau, BPBD Belum Punya Alat Pengukur Debit Air

Bagaimana solusinya?

Pemerintah dan masyarakat Kalimantan Timur harus segera melakukan upaya pencegahan dan mitigasi terhadap bencana banjir di hampir semua wilayah ini.

Masalah banjir bukan hal baru, namun sayangnya hingga kini belum ada penyelesaian yang benar-benar tuntas.

Upaya penanganan banjir masih sebatas janji-janji politik calon kepala daerah saat kampanye.

Mereka menyatakan siap mengatasi persoalan banjir. Berbagai solusi dengan janji manis pun ditawarkan kepada masyarakat.

Setelah terpilih dan duduk di pemerintahan, apakah janji itu sudah ditepati.

Banjir yang selalu menghantui masyarakat yang tinggal di daerah dataran rendah dan sepanjang aliran sungai, apakah sudah benar-benar bisa diatasi? Jawabnya, belum tuntas!

Bahkan banjir jadi bahan olok-olokan di masyarakat. Banjir dianggap kolam renang untuk anak-anak bermain. 

Seharusnya, bencana banjir di sejumlah daerah yang terjadi akhir-akhir ini menjadi catatan penting bagi Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk sinergi bahu membahu bisa mengatasi.

Kondisi biofisik seperti iklim, curah hujan, penutupan lahan, hidrologi, dan debit air sangat mempengaruhi potensi banjir di suatu wilayah.  

Baca juga: Cerita Warga Korban Banjir di Samarinda, Sebulan 2 Kali Kebanjiran, Waspadai Ular dan Maling

Sehingga penting adanya rehabilitasi lahan kritis dan pengelolaan embung yang efektif dalam penanganan banjir.

Selain itu, tata guna lahan dan tata ruang wilayah provinsi maupun kota/kabupaten juga sangat berpengaruh, serta perubahan bentuk bangunan dari model panggung ke beton di kawasan DAS dapat berdampak signifikan pada sistem DAS.

Tata ruang wilayah provinsi dan kabupaten/kota harus ada sinkronisasi, bagaimana daerah DAS itu jangan dijadikan pemanfaatan tambang atau sawit dan itu harus dikembalikan ke kawasan hutan lindung.

Permukiman penduduk di sekitar kawasan DAS dan perubahan bentuk bangunan dari rumah panggung ke rumah batu juga memicu risiko banjir di wilayah seperti Kutai Barat, Kutai Timur, Berau, Mahulu dan Kutai Kartanegara .