Fadli Zon Sebut Pemerkosaan 1998 Tak Punya Data Akurat, TGPF: Identitas Korban Dilindungi Kode Etik

TRIBUNKALTIM.CO - Menteri Kebudayaan Fadli Zon tengah menjadi sorotan setelah pernyataan kontroversialnya terkait kasus pemerkosaan massal 1998 menuai kritikan keras dari berbagai lapisan masyarakat.

Pandangan yang disampaikannya melalui sebuah segmen wawancara dalam program Real Talk yang dipandu Uni Lubis tersebut memantik kekecewaan dan kritik keras.

Terutama karena politisi Gerindra tersebut menyebut bahwa peristiwa pemerkosaan massal tahun 1998 hanya berdasarkan rumor yang beredar dan tidak pernah ada buktinya.

"Nah, ada perkosaan massal. Betul enggak ada perkosaan massal? Kata siapa itu? Itu enggak pernah ada proof-nya (bukti). Itu adalah cerita. Kalau ada, tunjukkan. Ada enggak di dalam buku sejarah itu? Enggak pernah ada," ucap Fadli Zon saat itu, Senin (8/6/2025).

Atas pernyataannya ini, Fadli Zon menerima kecaman karena dianggap menyangkal dan nirempati terhadap penyintas yang mengalami kasus pemerkosaan. 

Baca juga: Respons Fadli Zon Usai Dikecam Soal Kasus Pemerkosaan 1998, Jangan Sampai Permalukan Nama Bangsa

Menanggapi hal tersebut, Fadli Zon akhirnya memberikan pernyataan tertulis yang diunggah oleh akun Instagram Kementerian Kebudayaan (Kemenkebud) pada Senin (16/6/2025).

Dalam keterangan tersebut, ia pertama-tama menyampaikan apresiasi kepada publik yang semakin peduli pada sejarah. Utamanya pada era transisi reformasi pada Mei 1998.

Ia mengakui bahwa peristiwa 'huru-hara' pada 13-14 Mei 1998 memang menimbulkan sejumlah silang pendapat dan beragam perspektif. Termasuk soal ada atau tidaknya "pemerkosaan massal". 

"Bahkan liputan investigatif sebuah majalah terkemuka tak dapat mengungkap fakta-fakta kuat soal 'massal' ini," tulis Fadli Zon.

Ragukan Laporan Resmi TGPF

Fadli Zon, masih dalam tanggapan tertulisnya tersebut, mengatakan bahwa laporan resmi Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) yang dibuat Tim Relawan untuk Kemanusiaan dan dirilis Komnas Perempuan tak memiliki bukti yang akurat.

Sebagai konteks, ia menyebut bahwa data yang diberikan hanya berupa angka tanpa pendukung yang solid seperti nama, waktu, peristiwa, tempat kejadian atau pelaku.

"Di sinilah perlu kehati-hatian dan ketelitian karena menyangkut kebenaran dan nama baik bangsa. Jangan sampai kita mempermalukan nama bangsa sendiri."

Namun, Fadli Zon menegaskan jika dirinya tidak menihilkan penderitaan korban yang mengalami kekerasan seksual dalam peristiwa kerusuhan Mei 1998.

TGPF: Identitas Korban Dilindungi Kode Etik

Dikutip dari laporan resmi TGPF yang merilis lampiran bertajuk "Perkosaan Massal dalam Rentetan Kerusuhan: Puncak Kebiadaban dalam Kehidupan Bangsa", secara jelas mereka menuliskan bahwa data-data tentang peristiwa pemerkosaan massal ini didapatkan dengan susah payah dan di bawah tekanan teror serta ancaman besar.

Pendataan ini dikumpulkan TGPF dari laporan para korban dan saksi mata yang menyaksikan pemerkosaan tersebut dengan melindungi kerahasiaan mereka.