Cipayung Plus Kaltim Evaluasi 100 Hari Kerja Gubernur Rudy Mas'ud dan Wagub Seno Aji

TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA – Kelompok Cipayung Plus Kalimantan Timur menyampaikan evaluasi kritis terhadap 100 hari kerja Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas’ud dan Wakil Gubernur Seno Aji, khususnya terkait janji kampanye seperti program pendidikan gratis Gratispol dan Jospol.

Forum evaluasi ini dikemas dalam diskusi publik bertajuk “Dari Janji ke Bukti: Evaluasi 100 Hari Kinerja Pemprov Kaltim” yang digelar oleh PC PMII Samarinda di Metro Unmul, Senin (17/6/2025).

Sejumlah perwakilan organisasi mahasiswa turut hadir menyuarakan pandangan dan kritik terhadap kinerja awal Pemerintah Provinsi Kaltim.

Ketua PC PMII Samarinda, Taufik Udin, menyatakan bahwa forum ini menjadi momentum konsolidasi awal dan juga bentuk peringatan dini bagi Pemprov agar tetap konsisten dengan janji kampanye mereka.

Baca juga: 4 Tuntutan Utama Pengunjuk Rasa soal 100 Hari Kerja Gubernur Kaltim, Minta Jawaban Konkrit

“Ini langkah awal untuk menunjukkan bahwa gerakan mahasiswa, khususnya Cipayung Plus, tidak menutup mata atas berbagai persoalan di daerah. Kami ingin menumbuhkan semangat kritis dan perjuangan,” tegasnya.

Program pendidikan gratis atau Gratispol menjadi topik utama diskusi. Ketua PKC PMII Kaltim, Said Abdullah, menyoroti belum jelasnya skema implementasi program tersebut yang hingga kini masih menjadi tanda tanya di masyarakat.

“Kami mencatat secara khusus program Gratispol. Ini janji besar dan harus ada skema yang jelas agar tepat sasaran. Jangan sampai hanya menjadi jargon tanpa realisasi,” ujarnya.

Ketua HMI Badko Kaltimtara, Ashar Putra, juga menegaskan pentingnya peran mahasiswa dalam mengawal jalannya pemerintahan.

Baca juga: Wagub Kaltim Seno Aji Duduk Bersila Bersama Mahasiswa, Jawab Langsung Kritik 100 Hari Kerja

Ia menyebutkan bahwa meski terdapat capaian positif, masih banyak janji yang belum terlaksana.

“Kami akui, ada beberapa capaian yang positif. Tapi kami juga punya kewajiban moral untuk terus mengawal janji-janji yang belum terealisasi,” katanya.

Cipayung Plus Kaltim menegaskan bahwa pengawasan sosial tidak akan berhenti di ruang diskusi.

Jika dalam evaluasi ke depan ditemukan ketidaksesuaian antara janji politik dan realisasi program, maka aksi lanjutan bukanlah hal yang mustahil.

Baca juga: Respon Pemprov Kaltim soal Tambang Ilegal saat Demo 100 Hari Kerja di Kantor Gubernur

“Kami tidak ingin gerakan mahasiswa hanya sebatas simbolik. Jika evaluasi ke depan menunjukkan ketimpangan antara janji dan realisasi, maka aksi akan jadi opsi,” tegas salah satu peserta diskusi.

Diskusi juga turut dihadiri oleh tokoh-tokoh mahasiswa lainnya seperti Dedi Nur (PW KAMMI Kaltim), Andi Rifandi (DPD IMM Kaltim), dan perwakilan dari berbagai organisasi dalam lingkup Cipayung Plus Kaltim. (*)