Pemkot Samarinda akan Pasang 22 CCTV di SPBU, Fokus Awasi BBM Bersubsidi

TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA — Pemerintah Kota Samarinda sedang menyiapkan pemasangan kamera pengawas atau CCTV di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) untuk mengawasi pembelian bahan bakar minyak (BBM).

Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan Setda Samarinda, Marnabas Patiroy, menyampaikan bahwa rencana ini merupakan bagian dari upaya menekan praktik-praktik penyelewengan yang belakangan masih ditemukan di lapangan, terutama terkait jenis BBM bersubsidi seperti solar dan pertalite.

“Kita akan pasang CCTV di semua SPBU supaya kita bisa melacak. Pemasangan dilakukan bekerja sama dengan Diskominfo. Kalau menurut saya sih tidak usah yang terlalu mahal, yang penting bisa diakses lewat HP,” ujar Marnabas, Kamis (19/6).

Menurutnya, langkah ini tidak hanya akan mempermudah pemerintah dalam memantau aktivitas distribusi, tetapi juga dapat meningkatkan akuntabilitas seluruh pihak, termasuk operator SPBU.

Baca juga: BBM Subsidi Bagi Nelayan di Berau Kaltim Kurang, Pemberian Mengacu pada Unit Kapal

Ia menambahkan, jika memungkinkan, sistem pemantauan ini juga akan terhubung dengan platform digital milik Pemkot Samarinda.

“Tergantung Diskominfo, kalau mau dilinkan dengan Samagov lebih bagus. Tapi dalam jangka pendek, ya mana yang bisa dilakukan dulu,” lanjutnya.

Guna mempercepat realisasi program ini, pihaknya menyatakan bahwa Dinas Perdagangan segera melakukan koordinasi teknis dengan Diskominfo. Besar harapan agar penganggaran dapat dialokasikan dalam APBD Perubahan tahun ini. 

Dengan demikian, pemantauan visual terhadap perilaku mencurigakan, seperti kendaraan yang berulang kali mengisi BBM dalam waktu singkat, bisa dilakukan secara real time.

“Jadi kita bisa pantau mana sih orang yang bolak-balik ngisi BBM, kan kelihatan itu enak sekali sekarang,” katanya.

Rencana awal mencakup pemasangan di 22 SPBU, dengan fokus utama pada jenis BBM bersubsidi yang dinilai paling rawan disalahgunakan. 

Marnabas menyebutkan, satu SPBU akan dilengkapi dengan dua CCTV, sehingga total perangkat yang dibutuhkan diperkirakan sekitar 44 unit. Namun demikian, jumlah tersebut masih bisa disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan masing-masing SPBU.

“Pertamina oke saja. Rencana di 22 SPBU, tergantung dan beda-beda itu. Yang kita pelototi itu pertalite dan solar yang bersubsidi itulah yang bermasalah,” jelasnya.

Tak hanya berhenti pada pemasangan, Pemkot juga berencana membuka akses pemantauan kepada aparat penegak hukum.

Marnabas menyatakan, pihaknya telah menyampaikan permintaan kepada kepolisian agar turut dapat mengakses jaringan CCTV sebagai bagian dari kolaborasi pengawasan terpadu.

Baca juga: Buru Jaringan Penyelundup BBM Subsidi, Tim Polairud Polda Kaltim Patroli di Perairan Balikpapan

“Kami juga meminta akses di kepolisian, jadi mereka bisa buka. Semua bisa mengakses, tergantung Diskominfo nanti,” tutup Marnabas. (*)