Rocky Gerung Sebut Usulan Pemakzulan Gibran oleh Purnawirawan Sebagai Tekanan Publik yang Dibutuhkan

TRIBUNKALTIM.CO - Rocky Gerung sebut usulan pemakzulan Gibran oleh Purnawirawan TNI sebagai tekanan publik yang dibutuhkan.

Tak hanya itu Rocky Gerung juga mengungkapkan 3 hal kenapa Gibran harus dimakzulkan. 

Surat usulan pemakzulan Gibran dari Forum Purnawirawan TNI saat ini masih berada di DPR RI.

Usulan pemakzulan Gibran dari kursi Wakil Presiden RI ini pun masih mengundang pro dan kontra.

Sejumlah pakar hukum sudah angkat bicara terkait usulan ini.

Pengamat politik Rocky Gerung pun kembali angkat bicara terkait usulan tersebut.

Rocky Gerung menyebut, desakan Forum Purnawirawan TNI untuk memakzulkan Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka mewakili suara publik.

Sebab, desakan rakyat untuk pemakzulan Gibran selalu terhalang-halangi.

Baca juga: Prabowo Disebut Tak Perlu Gubris Usulan Pemakzulan Gibran, Anggota DPR Patahkan Pernyataan Pengamat

Misalnya, dorongan dari kalangan ibu-ibu yang ingin Gibran dicopot terhalang oleh himpitan ekonomi, atau desakan dari kaum mahasiswa yang selalu dibubarkan aparat.

Hal ini disampaikan Rocky Gerung saat menjadi tamu dalam acara Walk The Talk yang diunggah di kanal YouTube DeddySitorusOfficial, Kamis (19/6/2025).

Mantan dosen filsafat di Universitas Indonesia (UI) tersebut menilai, desakan Forum Purnawirawan TNI dapat menjadi corong suara publik yang ingin Gibran diganti, meski jumlah purnawirawan yang mendesak pemakzulan anak sulung Mantan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) itu kecil.

"Yang lebih penting adalah menganggap suara publik itu justru termanifestasi atau dibaca secara sangat peka oleh kalangan punawirawan," papar Rocky Gerung.

"Nah, masalahnya orang anggap ya, 'purnawirawan cuma 200.' Oh, bukan soal 200, tapi visi yang mereka sebutkan itu yang tidak bisa diucapkan oleh emak-emak yang sibuk dengan harga beras, segala macam, yang gagal untuk dikonsolidasi, misalnya," jelasnya.

"Karena setiap kali rapat BEM, aparat itu datang intervensi," tambah akademisi kelahiran Manado, Sulawesi Utara 20 Januari 1959 tersebut.

Karena para purnawirawan dianggap dapat menyalurkan suara publik, maka menurut Rocky Gerung, desakan pemakzulan Gibran ini sangat serius.

"Nah, kalangan purnawirawan mampu mengkonsolidasi itu, lalu diucapkan sebagai tekanan publik dan selalu kita butuh tekanan publik, karena kalau mereka [rakyat, red.] bersuara enggak ada parcok-parcok yang gangguin, kayak BEM atau yang lain," papar Rocky Gerung.

"Nah, itu dasarnya tuh. Jadi, sebetulnya suasana itu yang membuat kita percaya bahwa ini serius," tegasnya.

Baca juga: 6 Fakta Aksi 3 Mahasiswa Bentangkan Poster Kritik Gibran hingga Dihalau Paspampres

3 Hal Kenapa Gibran Mesti Dimakzulkan: Ide tentang Reformasi Tak Bisa Dilanjutkan

Rocky Gerung juga menyebutkan, ada tiga hal yang dinilai penting sebagai alasan mengapa Gibran Rakabuming Raka harus dimakzulkan dari kursi Wakil Presiden RI.

Pertama, soal peradaban demokrasi di era reformasi. 

Kedua, ide untuk mewujudkan demokrasi dalam bentuk yang terbaik.

Ketiga, untuk memastikan tak ada lagi orang yang dipaksakan karena ambisi.

"Coba kita mulai dengan istilah itu tuh, orang selalu anggap, 'Apa sih, kenapa mesti dimakzulkan? Apa soalnya?'" kata Rocky Gerung.

"Kan dari awal waktu kita mulai dengan peradaban demokrasi, kita pastikan kita install ideas, ethics, dan masa depan tuh," lanjutnya.

"Jadi, kalau diukurkan dengan itu, ide kita sebetulnya dari awal tuh tidak boleh ada KKN, nepotisme," imbuhnya.

"Ide kita apa, kita ingin demokrasi in optima forma. Bukan sekedar demokrasi yang ada institusi, lembaga-lembaga. Tapi, aliran berpikir demokratik itu, ada apa enggak tuh? Tuh yang kedua," jelasnya.

"Yang ketiga adalah memastikan bahwa kita tidak lagi menginginkan ada seseorang yang dipaksakan hanya karena ambisi," ujar Rocky Gerung.

Pencalonan Gibran Rakabuming Raka hingga dia terpilih sebagai Wakil Presiden RI, dinilai telah diwarnai oleh praktik nepotisme.

Sehingga, menurut Rocky Gerung, jika ketiga aspek tersebut di atas dipasang pada sosok Gibran, maka ide tentang reformasi tidak bisa dilanjutkan.

"Jadi kalau tiga aspek itu kita ukurkan hari ini pada Pak Gibran, itu artinya seluruh ide tentang reformasi tidak mungkin dia lanjutkan," pungkasnya.

Baca juga: Viral, Momen Presiden Prabowo tak Bersalaman dengan Bahlil, Gibran Perhatikan

Surat Desakan Pemakzulan Gibran

Forum Purnawirawan Prajurit TNI telah mengirim surat ke DPR, MPR, dan DPD RI untuk segera memproses tuntutan pemakzulan Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka.

Surat tertanggal 26 Mei 2025 itu memuat pernyataan tuntutan pemakzulan Gibran sebagai berikut: 

“Dengan ini, kami mengusulkan kepada MPR RI dan DPR RI untuk segera memproses pemakzulan (impeachment) terhadap Wakil Presiden berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.” 

Baca juga: Prabowo Dinilai Masih Bungkam soal Usulan Pemakzulan Gibran, Pengamat: Picu Semangat Purnawirawan

Surat tersebut ditandatangani empat purnawirawan TNI, yakni Jenderal TNI (Purn) Fachrul Razi, Marsekal TNI (Purn) Hanafie Asnan, Jenderal TNI (Purn) Tyasno Soedarto, dan Laksamana TNI (Purn) Slamet Soebijanto.

Gibran didesak untuk dilengserkan karena tiket pencalonannya di Pilpres 2024 dinilai melanggar prinsip imparsialitas.

Selain itu, Forum Purnawirawan Prajurit TNI juga menilai Gibran tidak pantas menjabat sebagai Wakil Presiden dari sisi kepatutan dan etika.

Sejak awal Juni 2025 lalu, surat yang dilayangkan oleh Forum Purnawirawan Prajurit TNI itu sudah diteruskan ke pimpinan DPR. (*)

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Pemakzulan Gibran Rakabuming Raka, Rocky Gerung: Purnawirawan TNI Wakili Tekanan Publik

Ikuti berita populer lainnya di saluran berikut: Channel WA, Facebook, X (Twitter), YouTube, Threads, Telegram