Ibu Kota Negara
Estimasi Biaya Hidup di IKN Nusantara untuk Keluarga Kecil, BPS Kaltim Beber Faktor Tingginya Harga
Kali ini Ibu Kota Nusantara atau IKN Nusantara di Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Kalimantan Timur terungkap biaya hidupnya
TRIBUNKALTIM.CO, NUSANTARA – Inilah alasan penjelasan estimasi biaya hidup di IKN Nusantara untuk keluarga kecil.
Dan tentu saja ada pemaparan dari BPS Kaltim mengenai faktor tingginya harga di IKN Nusantara, Kalimantan Timur.
Kali ini Ibu Kota Nusantara atau IKN Nusantara di Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Kalimantan Timur, menjadi sorotan utama sebagai pusat pemerintahan baru.
Dengan gelontoran anggaran Rp 15 triliun pada 2025 untuk infrastruktur masif, IKN menarik ribuan perantau, pekerja, hingga investor.
Baca juga: 9 Proyek IKN Nusantara Diluncurkan, Peningkatan Kualitas Jalan Mendominasi
Namun, muncul pertanyaan besar:
Apakah biaya hidup di IKN lebih mahal dari Jakarta, kota termahal di Indonesia dengan rata-rata biaya hidup rumah tangga Rp 14,8 juta per bulan?
Mengingat IKN masih dalam tahap pembangunan, data biaya hidup spesifik memang terbatas.
Kepala BPS Provinsi Kalimantan Timur, Yusniar Juliana mengatakan, secara umum belum tersedia data statistik secara khusus untuk IKN Nusantara.
Sehingga pendekatan dilakukan dengan menggunakan data dari Kabupaten yang masuk dalam wilayah IKN yaitu Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur.
"Salah satu dugaan mengapa biaya hidup di IKN tinggi adalah kebutuhan dasar (makanan, pakaian, dll) yang masih harus didatangkan dari luar wilayah seperti Balikpapan atau Samarinda sehingga memerlukan cost atau biaya distribusi yang cukup tinggi," tutur Yusniar kepada Kompas.com, Selasa (1/7/2025).
Berdasarkan data biaya hidup yang menggunakan pendekatan rata-rata pengeluaran per kapita sebulan dari hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), terungkap rata-rata pengeluaran per kapita sebulan pada 2024 untuk Kabupaten PPU sebesar Rp 1,48 juta.
Sementara untuk Kabupaten Kutai Kartanegara tercatat sebesar Rp 1,72 juta.
Baca juga: Ada Aset Pemkab PPU Bakal Dihapus demi IKN Nusantara, Nilainya Rp917 Miliar
Adapun pengeluaran per kapita setahun untuk Kabupaten PPU sebesar Rp 17,78 juta, sedangkan untuk Kabupaten Kutai Kartanegara sebesar Rp 20,61 juta.
Bukan Tertinggi
Namun demikian, Yusniar menegaskan, bahwa biaya hidup di kedua wilayah itu bukan yang tertinggi.
Berdasarkan nilai pengeluaran per kapita paling tinggi di Kaltim pada tahun 2024, adalah Kota Balikpapan (Rp 2.460.933,00), Kota Samarinda (Rp 2.258.433,00), Kota Bontang (Rp 2.176.917,00); dan Kabupaten Kutai Timur (Rp 2.163.799,00).
Bahkan keempat kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Timur tersebut merupakan yang tertinggi di Pulau Kalimantan.
Sebagai catatan kabupaten/kota dengan nilai pengeluaran per kapita paling tertinggi di Provinsi Kalimantan Selatan adalah Kota Banjar Baru (Rp 1.868.553,00).
Kemudian kabupaten/kota dengan nilai pengeluaran per kapita paling tertinggi di Provinsi Kalimantan Barat adalah Kota Pontianak (Rp 2.086.967,00).
Baca juga: IKN Nusantara Mangkrak? Pemerintah Jawab dengan Memulai Tahap II Pembangunan KIPP IKN Kaltim
Selanjutnya, kabupaten/kota dengan nilai pengeluaran per kapita paling tertinggi di Provinsi Kalimantan Tengah adalah Kabupaten Lamandau (Rp 2.076.508,00).
Berikutnya kabupaten/kota dengan nilai pengeluaran per kapita paling tertinggi di Provinsi Kalimantan Utara adalah Kabupaten Bulungan (Rp 1.836.145,00).
Berikut realitas pengeluaran individu dan keluarga yang dihimpun Kompas.com.
1. Tempat Tinggal: Pengeluaran Terbesar Biaya sewa hunian menjadi pos pengeluaran terbesar di IKN. Permintaan melonjak seiring pembangunan, berkisar antara Rp 1 juta hingga Rp 5 juta per bulan, bahkan ada yang mencapai Rp 80 juta per tahun. Kos sederhana: Rp 1,5 juta – Rp3,5 juta/bulan (kamar mandi luar, tanpa AC). Kos standar: Rp 3,5 juta – Rp 5 juta/bulan (kamar mandi dalam, Wi-Fi, AC).
Kontrakan rumah sederhana: Rp 20 juta – Rp 50 juta/tahun (Rp 1,7 juta – Rp 4,2 juta/bulan). Utilitas (listrik, air, internet): Rp 500 ribu – Rp 1,5 juta/bulan. Estimasi untuk single: Rp 2,5 juta – Rp 5 juta/bulan. Estimasi untuk keluarga kecil: Rp 4 juta – Rp 8 juta/bulan (termasuk utilitas).
2. Makanan:
Impor Bikin Harga Melonjak Biaya makanan di IKN cenderung tinggi karena ketergantungan pada pasokan dari Pulau Jawa atau Sulawesi, yang otomatis meningkatkan biaya logistik. Makan hemat (warung/warteg): Rp 15 ribu – Rp 25 ribu/porsi, atau Rp 45 ribu – Rp 75 ribu/hari (3 kali makan). Total: Rp 1,35 juta – Rp 2,25 juta/bulan. Makan menengah (restoran/kafe): Rp 50 ribu – Rp 100 ribu/porsi jika sering makan di luar (1-2 kali/minggu), total: Rp 1 juta – Rp 2 juta/bulan. Keluarga kecil: Rp 2,5 juta – Rp 4 juta/bulan, sangat tergantung frekuensi masak sendiri.
3. Transportasi:
Masih Bergantung Kendaraan Pribadi Infrastruktur transportasi umum di IKN belum sepenuhnya berkembang, sehingga perantau masih sangat bergantung pada kendaraan pribadi. Kendaraan pribadi (motor, bensin, perawatan): Rp 500 ribu – Rp 2 juta/bulan. Keluarga kecil: Rp 1 juta – Rp 2 juta/bulan, tergantung penggunaan mobil atau motor.
4. Hiburan dan Gaya Hidup:
Minim Pilihan, Tetap Berbiaya IKN belum memiliki pusat hiburan selengkap Jakarta. Namun, perantau mungkin mencari hiburan di kafe atau tempat rekreasi di Samarinda/Balikpapan. Single: Rp 300 ribu – Rp 1 juta/bulan (nongkrong di kafe, bioskop sesekali). Keluarga kecil: Rp 500 ribu – Rp 2 juta/bulan (termasuk rekreasi keluarga).
5. Kebutuhan Lain (Komunikasi, Perawatan Pribadi, Dana Darurat)
Paket data/internet: Rp 100 ribu – Rp 500 ribu/bulan.
Perawatan pribadi (skincare, obat-obatan): Rp 100 ribu – Rp 300 ribu/bulan. Dana darurat (sakit, kebutuhan mendesak): Rp 500 ribu – Rp 1 juta per bulan.
Total Estimasi Biaya Hidup di IKN Nusantara:
Single (hemat): Rp 4,85 juta – Rp 7,25 juta per bulan.
Single (menengah): Rp 7 juta – Rp 10 juta per bulan.
Keluarga kecil (3-4 orang): Rp 8,5 juta – Rp 14,5 juta per bulan.
Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Perantau Wajib Tahu, Bocoran Biaya Hidup Per Bulan di IKN Tahun 2025."
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.