Menteri Lingkungan Hidup Percayakan Penanganan Isu Lingkungan kepada Gubernur Kaltim

TRIBUNKALTIM.CO, BALIKPAPAN – Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Hanif Faisol Nurofiq, menegaskan bahwa penanganan dugaan gangguan dan pencemaran lingkungan akibat aktivitas perkebunan sawit di Kalimantan Timur menjadi tanggung jawab penuh Gubernur Kaltim.

"Secara umum ini sudah baik-baik saja dan saya yakin Bapak Gubernur akan melakukan langkah-langkah tegas dalam menjaga kualitas lingkungan di Provinsi Kalimantan Timur," ujar Hanif di Balikpapan, Jumat (4/07/2025).

Hanif menuturkan, pengawasan terhadap lingkungan hidup di unit-unit perkebunan besar berada di bawah kewenangan pemerintah provinsi.

Oleh karena itu, tindakan lanjutan terkait potensi kerusakan lingkungan akan ditangani langsung oleh Gubernur Kaltim.

Baca juga: Baru 80 Perusahaan Sawit di Kaltim Gabung GAPKI, Menteri Lingkungan Hidup Langsung Bereaksi

Ia juga menyatakan bahwa kementeriannya belum menerima laporan krusial soal kerusakan lingkungan di Kaltim, khususnya akibat industri sawit.

Namun, ia tetap membuka ruang penyelidikan jika nantinya ditemukan dugaan pencemaran.

"Kami akan mendalami jika ada gangguan atau pencemaran lingkungan karena sawit," katanya.

Hanif menambahkan, koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah tetap menjadi kunci utama dalam menjaga kelestarian lingkungan, terutama di kawasan industri perkebunan yang memiliki risiko tinggi terhadap degradasi alam.

Baca juga: 15 Titik Api Terpantau di Kaltim, Menteri Lingkungan Hidup Klaim Menurun Dibanding Bulan Lalu

Dalam kesempatan yang sama, Gubernur Kaltim, Rudy Mas'ud, menegaskan pihaknya siap menindak setiap perusahaan yang terbukti abai terhadap kelestarian lingkungan.

"Kita tindaklanjuti ya," singkat Rudy, saat diminta tanggapan soal perusahaan-perusahaan yang diduga merusak lingkungan.

Hanif mengapresiasi langkah pemerintah daerah yang dinilai cukup baik dalam mengelola isu lingkungan sejauh ini, serta menyatakan kepercayaannya bahwa sinergi pusat dan daerah akan memperkuat sistem pengawasan di lapangan. (*)