Berita Samarinda Terkini

DPRD Samarinda Soroti RSUD IA Moeis, Kritik soal Estetika dan Kesejahteraan Pegawai

Komisi IV DPRD Samarinda baru-baru ini melakukan kunjungan kerja ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) IA Moeis.

Penulis: Sintya Alfatika Sari | Editor: Budi Susilo
TRIBUNKALTIM.CO/SINTYA ALFATIKA SARI
PELAYANAN RUMAH SAKIT - Komisi IV DPRD Samarinda soroti RSUD IA Moeis Samarinda. Karena bicara BLUD sendiri, kalau bicara dari 300 sekian tenaga rawat yang ada, kurang lebih 125 itu ASN dan sisanya adalah PPPK. Non-ASN di rumah sakit tersebut memang dibiayai dan digaji langsung melalui dana BLUD karena mereka sesuai dengan kebutuhan medisnya, Selasa (8/7/2025). 

Ia pun menyampaikan apresiasi atas integrasi RSUD IA Moeis dengan sistem Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang dikelola BPJS Kesehatan.

“Jadi alhamdulillah dan itu juga berbareng dengan proses pelayanan, baik itu pelayanan medis maupun non-medis, berkaitan tentang dokter-dokter umum maupun dokter spesialis yang ada. Dari sisi pelayanan, alhamdulillah cukup baik. Dengan konektivitas BPJS pun juga clear,” ujarnya.

Namun demikian, Komisi IV tetap memberikan beberapa catatan. Salah satu hal yang menjadi perhatian adalah terkait aspek estetika fasilitas fisik dan pengelolaan area parkir rumah sakit.

“Memang ada kami dari Komisi IV memberikan catatan, ada beberapa hal berkaitan tentang fasilitas ruangan saja, bicara masalah estetika khususnya tentang pengelolaan parkir. Memang Rumah Sakit IA Moeis juga dalam proses penambahan ruang fasilitas untuk ruang rawat inap dan rawat jalan,” imbuh Novan.

Selain itu, Novan juga menyoroti pentingnya menjamin kesejahteraan tenaga medis, khususnya bagi mereka yang berstatus non-ASN dan PPPK yang penggajiannya bersumber dari dana BLUD.

“Kami hanya mengingatkan berkaitan tentang pemberian atau layanan dari pekerja medis sendiri, dalam hal ini layanan mereka ke pasien. Dan yang kedua tentang hak mereka, jangan sampai terjadi keterlambatan pembayaran,” tegasnya.

Ia menjelaskan, dari sekitar 300 lebih tenaga rawat di RSUD IA Moeis, hanya sekitar 125 orang yang berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN).

Sementara sisanya merupakan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan non-ASN yang sepenuhnya digaji dari BLUD.

Karena bicara BLUD sendiri, kalau bicara dari 300 sekian tenaga rawat yang ada, kurang lebih 125 itu ASN dan sisanya adalah PPPK.

Non-ASN di rumah sakit tersebut memang dibiayai dan digaji langsung melalui dana BLUD karena mereka sesuai dengan kebutuhan medisnya. 

"Itu yang kita pastikan jangan sampai terjadi keterlambatan, baik itu dari gaji maupun jasa layanan, karena mereka ada di jasa layanan,” pungkasnya.

(*)


 

Sumber: Tribun Kaltim
Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved