DPRD Kaltim Teliti Program Prioritas Pemerintah di RPJMD 2025-2030

TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA – DPRD Kaltim telah memegang draf Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kaltim 2025-2030 dan kiji terus diteliti. 

Melalui Pansus RPJMD yang diketuai Syarifatul Sya’diah, tentu melihat apa saja program prioritas yang menjadi arah pembangunan Gubernur–Wakil Gubernur Kaltim, Rudy Mas’ud dan Seno Aji.

Pansus sendiri fokus pada program yang dicanangkan Gratispol dan Jospol, dan proyeksi keuangan Kaltim. 

“Kami ingin tahu seperti apa transparansi dan ukuran pelaksanaan di setiap tahun selama lima tahun ke depan,” ujarnya, Senin (14/7/2025) di Samarinda, Kalimantan Timur. 

Baca juga: Fraksi Golkar Tekankan RPJMD 2025-2029 jadi Grand Design Pembangunan untuk Paser Tuntas

Meski begitu, ada catatan terkait hilirisasi sumber daya alam (SDA) yang digaungkan pemerintah, yang menjadi sorotan dalam perencanaan RPJMD.

Sumber Daya Alam Kalimantan Timur memang berlimpah, tetapi ada masanya akan habis. 

Hilirisasi menjadi jawaban guna menopang peralihan sumber pendapatan daerah.

"Kami dari pansus ingin ada optimalisasi dalam kebijakan hilirisasi,” ujar politisi Golkar ini.

Baca juga: Pansus II DPRD Paser Gelar RDP Final Sebelum Rapat Paripurna Raperda RPJMD Paser 2025-2029

Agenda lain, Pansus RPJMD juga akan melaksanakan rapat–rapat target-target perencanaan yang tentunya perlu di diskusikan.

“Kami nanti akan rapat lagi bersama Pemprov, OPD terkait juga. Tentu masih banyak membahas target–targetnya,” katanya.

Gratispol dan Jospol dalam RPJMD

Sementara itu, Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Setdaprov Kalimantan Timur, Dasmiah turut menekankan bahwa program prioritas Gratispol dan Jospol sudah tertuang dalam RPJMD Kaltim 2025–2030.

Pemerintah ditekankannya, bahwa tetap memperhatikan keseimbangan dalam penganggaran. 

Baca juga: Ketua DPRD Kukar Ahmad Yani Harap Bupati Aulia Segera Tancap Gas Susun RPJMD

Pembangunan daerah tidak hanya mencakup pendidikan saja, tetapi juga infrastruktur, kesehatan, dan sektor sosial lainnya.

“Kita harus ingat bahwa yang dibangun bukan cuma pendidikan. Ada infrastruktur, kesehatan, sosial. Ini semua harus jadi perhatian dan disesuaikan dengan kemampuan anggaran pemerintah provinsi,” ujar Dasmiah. (*)