Bank Indonesia Sebut Lahan Bekas Tambang Bisa Dimanfaatkan Kaltim untuk Program Swasembada Pangan

TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA - Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPwBI) Kalimantan Timur (Kaltim) melihat potensi lahan bekas tambang bisa dimanfaatkan sebagai penunjang program swasembada pangan.

Sebagaimana diketahui, Pemerintah Provinsi Kaltim kini mulai mengarahkan pengembangan sektor pertanian sebagai penggerak ekonomi daerah.  

Pasalnya, Kaltim sendiri berada pada ketidakpastian sektor pertambangan yang kini kondisinya masih melandai.

Pengembangan tanaman pangan menjadi alternatif strategis untuk menjaga ketahanan ekonomi regional.  

“Tentu ada hambatan, kondisi geografis Kaltim yang berbeda dengan Pulau Jawa atau Pulau lain tentu menjadi tantangan tersendiri dalam pengembangan pertanian,” ungkap Kepala KPw-BI Kaltim, Budi Widihartanto, Kamis (17/7/2025).

Baca juga: Polda Kaltim Tahan Aktor Utama Tambang Ilegal di Hutan Pendidikan Unmul Samarinda

Intervensi dan insentif dari pemerintah, baik pusat maupun daerah, mendukung para petani juga dirasa sangat dibutuhkan.

Kesuburan lahan yang tidak seoptimal di daerah lain, serta adanya struktur biaya produksi juga mesti dipikirkan.

Menurut Budi, program strategis pengembangan lahan produktif di area bekas tambang bisa menjadi terobosan.

“Dua sasaran sekaligus bisa dicapai, swasembada pangan dan penggerakan ekonomi lokal,” sarannya.

Konsep tersebut dinilai Budi sebagai win-win solution, karena lahan bekas bisa dieksploitasi untuk kepentingan produktivitas pertanian jangka panjang.

Baca juga: Bank Indonesia Balikpapan Luncurkan Program Wakaf Produktif, Dorong Ekonomi Syariah di Kaltim

Tentu, ini juga mendukung transformasi, serta diperlukan juga skema pembiayaan melalui pendekatan multi-institusional.

Lanjut Bank Indonesia Pusat sendiri, mereka menggelontorkan Kredit Likuiditas Makroprudensial (KLM) dengan insentif penurunan Giro Wajib Minimum (GWM) sebesar 5 persen bagi perbankan yang menyalurkan kredit ke sektor pertanian.

Di tingkat regional, Bank Indonesia Kaltim sendiri mengoperasikan program Bina Etam.

“Kolaborasi strategis dengan Pemprov Kaltim untuk mengakselerasi pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Program ini dirancang untuk meningkatkan akses pembiayaan, literasi keuangan, serta memperkuat sinergi antar lembaga terkait UMKM,” bebernya.

Dukungan dari pemerintah pusat sendiri lewat optimalisasi Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang terus didorong Kementerian Keuangan untuk sektor pertanian.

Baca juga: Konflik Lahan Akibat Tambang Ilegal di Loa Raya, Pemdes Siapkan Mediasi Lapangan

Pertumbuhan ekonomi melalui sejumlah pilar utama, yaitu peningkatan kapasitas, kualitas, dan sumber daya manusia, serta perluasan akses pembiayaan kepada kelompok-kelompok tani (poktan) akan terus didorong pihaknya.

Fokus Pemprov Kaltim bukanlah pada pembukaan sawah baru (ekstensifikasi), melainkan pada optimalisasi lahan yang telah ada.

"Target program optimalisasi lahan di Kaltim adalah seluas 14.000 hektare," imbuhnya

Strategi ini dipilih karena program ekstensifikasi dinilai sulit diterapkan dalam konteks geografis.

Program peningkatan kapasitas dilatarbelakangi oleh identifikasi permasalahan mendasar di sektor pertanian Kaltim, yakni kualitas lahan dan biaya produksi tinggi akibat perbedaan metode pengolahan lahan dibandingkan dengan praktik di Pulau Jawa.

“Pemerintah mendorong upaya intensifikasi pertanian melalui penerapan inovasi teknologi untuk meningkatkan produktivitas lahan eksisting demi menjaga ketahanan pangan di masa depan,” pungkas Budi. (*)

Ikuti berita populer lainnya di Google News, Channel WA, dan Telegram.