Nasdem Minta Gibran Segera Pindah ke IKN, Pembangunan sudah Habiskan Anggaran Rp 130 Triliun

"Kalau Presiden tidak cepat memutuskan, maka infrastruktur yang sudah terbangun itu dana operasionalnya tinggi dan mubazir," tandasnya.

IKN Dikebut dengan Ratusan Triliun Tanpa Keppres

Pemerintah telah mengucurkan dana besar untuk pembangunan tahap awal IKN di Kalimantan Timur.

Proyek strategis nasional ini dirancang sebagai solusi atas beban Jakarta yang dianggap terlalu padat dan rentan secara ekologis.

Namun, hingga pertengahan 2025, belum ada Keppres yang resmi menetapkan IKN sebagai ibu kota pengganti Jakarta.

Hal ini menjadi sorotan banyak pihak, terutama menjelang masa transisi pemerintahan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke Prabowo Subianto.

NasDem menjadi partai politik pertama yang secara terbuka mendorong agar pengaktifan IKN dipercepat dan diperkuat secara hukum dan kelembagaan.

Progres Pembangunan IKN

Progres pembangunan IKN telah mencapai 80 persen yang mencakup tiga batch. 

Di antaranya pembangunan Istana Kepresidenan yang mencakup Istana Garuda dan Istana Negara dan fasilitas pendukungnya sudah tuntas.

Kemudian Kantor Kementerian Koordinator. Dari empat perkantoran Kementerian Koordinator, tiga di antaranya sudah tuntas dan sebagian telah dioperasikan.

Satu lainnya sedang dalam tahap penyelesaian.

Saat ini pembangunan tengah memasuki tahap kedua periode 2025-2029 dengan fokus pada pembangunan ekosistem lembaga Legislatif, Yudikatif, dan Komisi Yudisial.

Gibran Tinjau IKN

Sebelumnya, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka meninjau sejumlah proyek strategis di IKN pada pada Rabu (28/05/2025).

Tinjauan itu dilakukan untuk memastikan kesiapan infrastruktur pendukung operasional negara berjalan tepat waktu dan sesuai standar.

Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono mengungkapkan, Gibran berpesan agar pembangunan infrastruktur di IKN dapat diselesaikan tepat waktu.

“Menurut beliau ya jangan sampai ada yang terlambat. Kemudian kualitas tetap dijaga,” ujar Basuki, dikutip dari siaran pers Sekretariat Wakil Presiden, Rabu (28/05/2025).