PDIP Dukung Evaluasi Seluruh Proyek di IKN Kaltim, Komisi II DPR Kaji Usulan Moratorium Pembangunan

TRIBUNKALTIM.CO - Pembangunan IKN di Kaltim terus menjadi sorotan usai usulan moratorium yang disampaikan Nasdem. 

Terkait usulan Nasdem untuk moratorium pembangunan IKN, Komisi II DPR akan mengkaji usulan tersebut. 

Bukan hanya Nasdem, kini sejumlah usulan lain juga datang dari politisi PDIP yang mendukung dilakukannya evaluasi menyeluruh atas alokasi anggaran untuk proyek-proyek di Ibu Kota Negara Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur.

Politisi PDIP yang juga Wakil Ketua Komisi II DPR, Aria Bima menegaskan pihaknya tetap mendorong penganggaran pembangunan IKN.

Baca juga: Respons Demokrat Soal Usul NasDem Wapres Gibran Berkantor di IKN Kaltim

Selasa (22/7/2025), Aria Bima mengatakan, "Tetapi sekali lagi bahwa realokasi atau alokasi yang tidak di IKN itu tetap harus berpihak kepada sektor-sektor yang merakyat seperti sekarang Pak Prabowo galak di sektor energi, di sektor pangan, juga di sektor kesehatan." 

Legislator PDIP itu menilai pemerintahan Prabowo Subianto perlu mengedepankan pembangunan yang berbasis kepada kebutuhan mendesak, terutama yang saat ini tengah dilakukan yakni pembentukan Koperasi Merah Putih, swasembada pangan, hingga sekolah rakyat.

Karena itulah, penundaan pembangunan beberapa sektor di IKN tidak diartikan sebagai upaya menunda pemerataan. 

Menurut Aria Bima, harus ada program strategis yang dikedepankan.

"Tetap harus ada keberpihakan terhadap kawasan luar Jawa yang jujur dalam rapat-rapat komisi II sangat-sangat tertinggal, sangat-sangat jomplang," tegasnya.

 "Padahal sumber daya alamnya Papua, Sulawesi, Kalimantan kita eksploitasi untuk pendapatan nasional kita," kata Aria Bima.

"Di sisi lain kita melihat bahwa kalau toh penundaan itu dilakukan juga bisa dilihat sebagai bentuk keberpihakan terhadap realitas ekonomi saat ini, realitas sosial saat ini," tandas dia.

Komisi II DPR Kaji Usulan Moratorium Pembangunan IKN

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi II DPR RI Bahtra Banong mengatakan, Komisi II DPR akan mengkaji usul Partai Nasdem untuk melakukan moratorium pembangunan IKN di Kalimantan Timur. 

Bahtra tak mempermasalahkan usul Partai Nasdem tersebut, tetapi wacana moratorium pembangunan IKN itu perlu dikaji dengan mendalam.

"Mungkin itu yang menjadi pandangan teman-teman Partai NasDem kemudian berinisiatif memberikan usulan-usulan agar itu dimoratorium, tapi bagi kami sih nanti akan kami lihat lebih jauh ya, perlu apa tidaknya nanti kami akan (lakukan) kajian," kata Bahtra di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (22/7/2025), dikutip dari Antara.

Politikus Partai Gerindra ini mengatakan, kajian atas wacana moratorium ini perlu mempertimbangkan pula sejumlah program-program strategis pemerintahan Presiden Prabowo Subianto lain.