Mediasi Tapal Batas Buntu, Sidrap Masih Jadi Rebutan Bontang dan Kutim

TRIBUNKALTIM.CO, BONTANG – Konflik tapal batas Kampung Sidrap antara Pemerintah Kota Bontang dan Kabupaten Kutai Timur (Kutim) yang dimediasi Pemprov Kalimantan Timur, Kamis (31/7/2025), di Jakarta, berujung buntu. 

Kampung Sidrap tepatnya berada di wilayah perbatasan Kota Bontang dan Kabupaten Kutai Timur (Kutim).

Secara administratif, Kampung Sidrap masih masuk dalam Desa Martadinata, Kecamatan Teluk Pandan, Kabupaten Kutai Timur.

Secara geografis, wilayah ini menempel langsung dengan Kota Bontang, dan berbatasan dekat dengan kawasan industri dan permukiman di Bontang Barat.

Baca juga: Terkait Sengketa Kampung Sidrap MK Minta Gubernur Kaltim Mediasi Batas Wilayah Bontang-Kutim-Kukar 

Lokasi Kampung Sidrap sangat strategis karena berada di jalur utama penghubung Kota Bontang dan daerah pesisir Kutai Timur

Informasi yang dihimpun Tribunkaltim.co, mediasi tersebut berlangsung 2,5 jam lebih.

Kedua pihak diberikan memberikan argumentasinya.

Hasilnya tanpa kesepahaman, kedua pihak berdiri dalam posisinya masing-masing.

Baca juga: Gubernur Kaltim Rudy Masud: Kita Duduk Bersama Cari Solusi Konflik Tapal Batas Kampung Sidrap

Wakil Walikota Bontang Agus Haris saat dihubungi mengungkapkan mediasi ini adalah langkah yang disarankan oleh Mahkamah Konstitusi (MK).

Mediatornya Gubernur Kaltim, Rudy Masud.

Faktanya, Kutai Timur enggan menyerahkan Kampung Sidrap, kata Agus, walaupun secara geografis Kampung Sidrap berada sangat dekat dengan wilayah Kota Bontang.

“Kutai Timur tetap menolak Kampung Sidrap masuk ke Bontang,” ungkapnya kepada TribunKaltim.co, Jumat (1/8/2025). 

Baca juga: Alasan Pemkab Kutim Tolak Usulan Pemkot Bontang Soal Kampung Sidrap

Penolakan itu disampaikan langsung oleh Bupati Kutim, Ardiansyah Sulaiman, dalam forum.

“Kami bisa memahami, karena mereka punya agenda pembentukan desa baru. Tapi kami juga tidak bisa abaikan aspirasi warga tujuh RT di Kampung Sidrap yang ingin masuk Bontang,” ujarnya.

Meski demikian Agus Haris mengkritik pemaparan Kutai Timur yang dinilainya tidak menyentuh akar persoalan.

“Yang dijelaskan hanya program umum Desa Martadinata. Padahal yang dipersoalkan tujuh RT di Kampung Sidrap. Seharusnya bicara fakta lapangan, bukan manipulasi data,” ucapnya.

Baca juga: Ketua DPRD Bontang Peringatkan Bahaya Narasi Provokatif soal Tapal Batas Kampung Sidrap

Pemkot Bontang sendiri, kata dia, menyampaikan video testimoni warga dan menyerahkan data pendukung ke Mahkamah Konstitusi (MK).

“Kalau dari dulu Kutai Timur serius seperti ini, mungkin persoalan ini tidak berlarut sampai puluhan tahun,” tandasnya.

Disisi lain Ketua DPRD Kota Bontang, Andi Faizal Sofyan Hasdam, membenarkan bahwa mediasi berujung buntu.

“Bisa dibilang gagal. Kutai Timur tetap menolak melepas Kampung Sidrap ke Bontang,” katanya.

Baca juga: Kampung Sidrap Masuk Wilayah Kutim atau Bontang Belum Jelas, Mahyunadi: Harus Diselesaikan Baik-baik

Ia mengatakan, karena tak ada titik temu, Gubernur Kaltim Rudy Masud akan turun langsung ke Kampung Sidrap bersama dua kepala daerah.

“Mediasi ini akan dilaporkan ke MK sebagai bahan pertimbangan sebelum putusan,” jelas Andi Faiz.

Andi juga berharap MK bisa mempertimbangkan standar pelayanan masyarakat dalam putusannya.

“Akses ke pendidikan, lapangan kerja, dan kesehatan lebih dekat ke Bontang. Kalau tetap di Kutai Timur, jaraknya terlalu jauh,” tuturnya.

Baca juga: MK Keluarkan Putusan Sela, Kutim Tetap Gas Usul Kampung Sidrap Jadi Desa Definitif

Gubernur Kaltim Rudy Masud, dalam mediasi tersebut, meminta kedua pihak mengesampingkan ego dan mengutamakan pelayanan publik.

“Apapun hasilnya nanti, semua pihak harus legowo,” pesan Gubernur, sebagaimana disampaikan Andi Faiz. (*)