BI Segera Rilis Payment ID, Transaksi Digital Terhubung dengan NIK, Dampaknya buat Masyarakat

TRIBUNKALTIM.CO - Bertepatan dengan Hari Ulang Tahun  (HUT) ke-80 RI, Bank Indonesia (BI) bakal segera memulai uji coba Payment ID.

Sebelum dirilis, BI telah melakukan eksperimen internal untuk penggunaan Payment ID. 

Untuk diketahui, Payment ID merupakan kode unik yang terintegrasi dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK), yang memungkinkan pemantauan seluruh transaksi keuangan digital secara mendetail. 

Penggunaan Payment ID ini merupakan bagian dari Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia (BSPI).

Baca juga: Viral! Payment ID Bisa Pantau Semua Transaksi, Masyarakat Ramai-ramai Serukan Kekhawatiran di Medsos

BSPI ini nantinya disebut-sebut akan menjadi instrumen penting dalam meningkatkan kualitas penilaian kelayakan kredit. 

Menurut Direktur Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran (DKSP) BI, Dudi Dermawan, peluncuran tahap awal yang dijadwalkan pada 17 Agustus 2025 mendatang, merupakan hasil dari eksperimen internal yang dilakukan kepada seluruh pegawai Bank Indonesia dan penerima Bansos.

Sistem identifikasi digital ini akan menjadi instrumen baru dalam pemantauan seluruh transaksi keuangan digital serta mengefisienkan penyaluran bantuan sosial (bansos). 

Dia menjelaskan, Payment ID akan menjadi identitas unik yang mengikat data rekening di seluruh bank dengan NIK seseorang. Formatnya terdiri dari sembilan karakter berupa kombinasi konsonan, vokal, dan angka, yang disebut Dudi mudah diingat. 

“Sudah kami uji dan bisa mencapai 9 miliar kombinasi. Contohnya, DDS 012 SAR. Bisa disesuaikan dan otomatis diinfokan ke nasabah,” ujarnya.

Kelebihan Payment ID

Ada sejumlah kelebihan yang ditawarkan oleh system Payment ID: 

• Pertama, sistem ini menjamin perlindungan data pribadi.

Akses terhadap data nasabah hanya bisa dilakukan jika ada persetujuan eksplisit dari pemilik data.

• Kedua, BI juga telah menguji Payment ID dalam skema penerima bansos.

Hasilnya, sistem ini dinilai efektif untuk mengidentifikasi kemungkinan ketidaktepatan penerima bantuan. 

• Ketiga, Payment ID memungkinkan kementerian dan lembaga melihat histori transaksi penerima bansos secara agregat, termasuk jumlah rekening aktif dan besaran mutasi dana.
• Keempat, dalam pengembangan Payment ID, BI juga menggandeng Direktorat Jenderal Dukcapil untuk memastikan validitas data kependudukan. 
• Kelima, BI juga akan bekerja sama dengan Badan Pusat Statistik (BPS), khususnya dalam integrasi dengan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSN) yang diperbarui setiap tiga bulan. 

"Tujuannya adalah membangun gambaran yang lebih akurat terhadap neraca rumah tangga masyarakat," ujar Dudi.

Keenam, memperkuat pengawasan terhadap aktivitas perbankan bayangan atau shadow banking apabila diimplementasikan secara tepat dan disertai dengan kolaborasi lintas sektor.

“Namun demikian, efektivitasnya tentu akan sangat bergantung pada ekosistem regulasi dan kesiapan pelaku industri secara keseluruhan,”jelas Chief Technology Officer PT Sahabat Mikro Fintek (Samir) Andreas Panjaitan.

• Ketujuh, Payment ID dapat memperkaya analisis kredit berbasis NIK.