Berita Kutim Terkini
Polemik Sidrap, Ketua DPRD Kutim Tegaskan Status Hukum dan Soroti Dugaan Pelanggaran Administrasi
Polemik batas wilayah Sidrap-Bontang makin kompleks, merembet ke isu administrasi kependudukan dan peluang kerja
Penulis: Nurila Firdaus | Editor: Amelia Mutia Rachmah
lihat foto
HO/DPRD Kutim
KONFLIK SIDRAP - Ketua DPRD Kutim, Jimmi. Polemik batas wilayah Sidrap-Bontang makin kompleks, Jimmi soroti administrasi kependudukan dan peluang kerja. (HO/DPRD Kutim)
"Alasan warga memilih ber-KTP Bontang, Pemkot Bontang punya regulasi sendiri terkait penerimaan tenaga kerja lokal," imbuhnya.
Sehingga, agar bisa bekerja di Kota Bontang, kebanyakan warga memilih pindah KTP Bontang.
Padahal, banyak juga warga ber-KTP Bontang bekerja di perusahaan yang ada di wilayah Kutai Timur, misalnya di PT Indominco yang berada di Kecamatan Teluk Pandan.
Diberitakan sebelumnya, hasil mediasi Gubernur Kaltim, Rudi Masud terkait usulan Pemkot Bontang kepada Pemkab Kutkm agar Dusun Sidrap masuk ke Kota Bontang sepakat tidak disepakati.
Sehingga, persoalan tersebut akan dikembalikan lagi kepada Mahkamah Konstitusi. (*)
Berita Terkait
Berita Terkait: #Berita Kutim Terkini
| Harapan Baru di Tengah Lumpur, Siswa Hadiri Tasyakuran Gedung SDN 016 Sangatta Utara Kutim |
|
|---|
| Kaliorang, Bengalon, dan Muara Bengkal Masuk Daftar Merah Karhutla Kutai Timur |
|
|---|
| Bupati Kutim Minta Perbaikan Landscape SDN 016 Sangatta Utara Demi Kenyamanan Siswa |
|
|---|
| SDN 016 Sangatta Utara Kutim Bakal Jadi Sekolah Rujukan Google |
|
|---|
| Desa Sangatta Utara di Kutai Timur Terlalu Padat, Camat Hasidah Usulkan Pemekaran jadi 4 Desa |
|
|---|
![[FULL] Absennya Megawati di Pidato Kenegaraan Prabowo, Pakar: Bisa Jadi Bola Liar, Harusnya Move On](https://img.youtube.com/vi/V2uym4l-l2w/mqdefault.jpg)
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.