Berita Kutim Terkini
Polemik Sidrap, Ketua DPRD Kutim Tegaskan Status Hukum dan Soroti Dugaan Pelanggaran Administrasi
Polemik batas wilayah Sidrap-Bontang makin kompleks, merembet ke isu administrasi kependudukan dan peluang kerja
Penulis: Nurila Firdaus | Editor: Amelia Mutia Rachmah
lihat foto
HO/DPRD Kutim
KONFLIK SIDRAP - Ketua DPRD Kutim, Jimmi. Polemik batas wilayah Sidrap-Bontang makin kompleks, Jimmi soroti administrasi kependudukan dan peluang kerja. (HO/DPRD Kutim)
"Alasan warga memilih ber-KTP Bontang, Pemkot Bontang punya regulasi sendiri terkait penerimaan tenaga kerja lokal," imbuhnya.
Sehingga, agar bisa bekerja di Kota Bontang, kebanyakan warga memilih pindah KTP Bontang.
Padahal, banyak juga warga ber-KTP Bontang bekerja di perusahaan yang ada di wilayah Kutai Timur, misalnya di PT Indominco yang berada di Kecamatan Teluk Pandan.
Diberitakan sebelumnya, hasil mediasi Gubernur Kaltim, Rudi Masud terkait usulan Pemkot Bontang kepada Pemkab Kutkm agar Dusun Sidrap masuk ke Kota Bontang sepakat tidak disepakati.
Sehingga, persoalan tersebut akan dikembalikan lagi kepada Mahkamah Konstitusi. (*)
Halaman 2 dari 2
Berita Terkait: #Berita Kutim Terkini
| DPRD Kutim Dorong Optimalisasi Pajak Daerah dan Kurangi Ketergantungan Dana Pusat |
|
|---|
| Dana Transfer Kutai Timur Turun 70 Persen, Ketua DPRD Sorot Ketimpangan Fiskal |
|
|---|
| Menu Sederhana Jadi Primadona, Otak-Otak Ikan Nila PKK Sangatta Selatan Raih Juara 1 Lomba Masak |
|
|---|
| 6 Siswa TK Kemala Bhayangkari 9 Sangatta Kutim Terlibat Pemilihan Menu Favorit Lomba Masak Ikan |
|
|---|
| Sejarah Kaltim Hari Ini, Kabupaten Kutim Genap Berusia 26 Tahun, Fokus Pembangunan hingga Pelosok |
|
|---|
![[FULL] Puja-Puji Trump ke Prabowo, Pakar: Indonesia Ukir Sejarah Jadi Bagian Perdamaian Timur Tengah](https://img.youtube.com/vi/fJn8tji_3J8/mqdefault.jpg)
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.