Baca tanpa iklan
TRIBUNKALTIM.CO - Proyek pembangunan IKN Nusantara yang mengusung konsep keberlanjutan smart green forest city tampaknya masih belum optimal dilaksanakan
Konsep pembangunan ramah lingkungan yang digaungkan masih belum terlaksana dengan baik di proyek IKN Nusantara hingga kondisi Jalan Negara di sekitar menjadi berdebu karena material proyek berceceran.
Proyek IKN Nusantaranya, faktanya masih menyisakan debu dan material konstruksi berupa tanah bahkan adukan semen yang berceceran di sejumlah titik di sepanjang Jalan Negara termasuk di area konstruksi.
Dari pantauan kompas.com yang bolak balik menyambangi lokasi pembangunan IKN Nusantara, banyak truk mixer yang masih dalam keadaan kotor berlalu lalang memenuhi Jalan Negara.
Baca juga: Kondisi Rest Area Menuju Titik Nol IKN Nusantara, Flush Toilet Macet hingga Air Kecoklatan, Tarifnya
Baca juga: Jokowi tetap Yakin Investor Asing Minati IKN Nusantara, Minta Badan Usaha Otorita Menyusun Strategi
Baca juga: Belum Ada Realisasi Investor Asing di IKN Nusantara, Kepala Otorita sebut Ada 3 Negara Paling Serius
Truk mixer ini berebut ruang bersama kendaraan pribadi, dan kendaraan pengangkut material konstruksi lainnya.
Sementara tumpahan adukan semen mengeras di atas permukaan (surface) tampak di jalan yang menjadi satu-satunya akses darat dari Balikpapan menuju IKN itu.
Titik paling kotor, Kompas.com dapati di sekitar area batching plant milik perusahaan konstruksi pelat merah (BUMN Karya) di Pemaluan, Kecamatan Sepaku.
Terlihat tanah merah basah dan adukan semen menempel pada permukaan jalan.
Jika hujan, jalan menjadi licin. Sementara jika cuaca cerah dan udara kering, jalan penuh debu.
Selain mengganggu keselamatan yang berdampak pada visibilitas pengendara, juga kesehatan.
Tim Kompas.com bahkan terbatuk-batuk ketika mengambil gambar kondisi jalan dari dalam kendaraan.
Padahal, sebelumnya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahaan Rakyat (PUPR) telah mendorong komitmen penyedia jasa konstruksi untuk melaksanakan ketentuan mengenai keamanan, keselamatan, kesehatan, dan keberlanjutan konstruksi dalam pembangunan IKN.
Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK) harus dilaksanakan dalam semua penyelenggaraan infrastruktur IKN.
Mulai dari tahap perencanaan konstruksi, pengadaan tanah, pelaksanaan konstruksi, operasi dan pemeliharaan atau dikenal dengan Survey, Investigation, Design, Land Acquisition, Action Programme,Construction, Operation, Maintenance (SIDLACOM).
Baca juga: Fakta IKN Nusantara, Ahok Sebut Harusnya Bukan di Kaltim, Pernah Ditawari Jokowi Posisi Kepala OIKN
Bahkan, Ketua Satuan Tugas (Satgas) Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur IKN Danis Hidayat Sumadilaga mengatakan, dalam pembangunan infrastruktur IKN, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono telah memberikan arahan untuk melaksanakan pekerjaan konstruksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Selain itu juga memastikan penerapan keselamatan konstruksi yang memenuhi aspek kesehatan dan keselamatan kerja pada tenaga kerja konstruksi dan semua pihak yang terlibat.
Selanjutnya aspek keselamatan keteknikan tanpa kegagalan, aspek pembangunan ramah lingkungan tanpa menimbulkan kerusakan lingkungan, dan aspek komunikasi yang baik pada masyarakat sekitar serta pengendalian dampak sosial.
"Prinsipnya penerapan SMKK ini berkaitan dengan kualitas. Bagaimana pembangunan infrastruktur ini sesuai rencana, tepat waktu dan tepat mutu," kata Danis seperti dikutip Kompas.com, dari laman resmi Kementerian PUPR, Minggu (11/2/2024).
Menurut Danis, penerapan SMKK ini berlaku untuk semua pembangunan infrastruktur di Indonesia, tidak terkecuali infrastruktur IKN.
Untuk memperkuat hal itu, telah diterbitkan pula Permen PUPR No 10 Tahun 2021 tentang Pedoman SMKK agar dalam setiap penyelenggaraan jasa konstruksi, pengguna jasa dan penyedia jasa wajib memenuhi standar keamanan, keselamatan, kesehatan, dan keberlanjutan.
Pekerjaan konstruksi di IKN memiliki cakupan yang besar, dan pengawasannya berlapis.
Jadi setiap paket pekerjaan diawasi paling tidak empat level.
"Misalnya, paket Jalan Sumbu Kebangsaan ada pengawasan dari kontraktor, pengawasan Manajemen Konstruksi, pengawas pengguna proyek dari PUPR, dan khusus untuk pembangunan IKN ada Manajemen Konstruksi Induk (MKI)," terang Danis.
Kementerian PUPR melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Konstruksi juga secara berkala melakukan monitoring SMKK mengacu pada prinsip keselamatan keteknikan konstruksi seperti pengecekan material yang akan digunakan dan pengujian kalaikan fungsi.
Baca juga: Usung Konsep Green Construction, Jalan Sumbu Kebangsaan Sisi Timur IKN Tuntas Bulan Depan
Kemudian prinsip keselamatan dan kesehatan pekerja seperti pemeriksaan kesehatan tenaga kerja dan penggunaan alat pelindung diri (APD).
Tidak hanya untuk pekerja, tetapi juga keselamatan publik, masyarakat yang ada di sekitar.
Misalnya bagaimana manajemen transportasinya juga sudah diatur, termasuk keselamatan lingkungan.
Tak hanya itu, Otorita IKN yang mengawal pembangunan IKN sesuai Undang-undang (UU) IKN Nomor 3 Tahun 2022, juga diatur untuk mengikuti keberlanjutan.
Terkait hal ini, Ketua Majelis Kode Etik (MKE) Ikatan Ahli Perencanaan (IAP) Bernardus Djonoputro menuturkan, polusi, kumuh, debu beterbangan, adukan material konstruksi berceceran yang dibawa kendaraan berat adalah bentuk tidak optimalnya persiapan pembangunan IKN.
"Ini adalah tatanan mikro yaitu kualitas manajemen pelaksanaan proyek.
Perlu dilakukan review secara keseluruhan, agar project management system-nya berjalan sempurna," ujar Bernie, sapaan karib Bernardus Djonoputro, kepada Kompas.com, Kamis (8/2/2024).
Menurutnya, ada target-target masing-masing dari aspek tersebut yang tidak mengemuka dalam persiapan dan pembangunan IKN.
Pertama, Kota IKN dibangun sebagai bagian dari Sistem Tiga Kota: IKN, Samarinda, dan Balikpapan.
"Jadi pembangunan berkelanjutan bukan melulu masalah di kota baru IKN, namun harus holistik dan terintegrasi dengan Samarinda dan Balikpapan," cetusnya.
Baca juga: Investasi IKN Nusantara, Luhut Beber Elon Musk Bakal Pasang Jaringan Internet Ibu Kota Negara Baru
Kemudian interkonektivitas, air, pangan, pergerakan manusia, pariwisata, penyediaan perumahan, sekolah, semua menyangkut tiga kota ini.
"Sukses keberlanjutan IKN harus sukses dikonurbasi perkotaaan tiga kota ini," imbuh Bernie.
Kedua, dia menilai saat ini sangat minim, atau hampir tidak ada perencanaan yang melibatkan sistem tiga kota ini.
Oleh karena itu, lanjut Bernie, harus segera dilakukan langkah rill dan koordinatif cepat agar risiko keberlanjutan bisa dimitigasi.
Ketiga, pada tahapan pembangunan saat ini dapat terjadi kerusakan dan ketidakseimbangan akibat praktek pekerjaan pembangunan yang tidak berkelanjutan (sustainable).
"Ini yang mengemuka saat ini, dan dirasakan dalam bentuk polusi, kumuh, jorok, dan lain-lain," pungkasnya.
Perbaikan
Sementara itu, Deputi Otorita IKN (OIKN) Dhony Rahajoe memastikan akan melakukan koordinasi untuk dilakukan perbaikan-perbaikan.
"Hal ini mengingat kegiatan (konstruksi) saat ini dilakukan oleh berbagai pihak, saya teruskan untuk koordinasi perbaikannya, ok," kata Dhony.
Baca juga: Kominfo Bakal Bangun Pusat Data Nasional di IKN Nusantara, 4 Kali Lebih Besar Dibanding PDN Cikarang
(*)
Ikuti Saluran WhatsApp Tribun Kaltim dan Google News Tribun Kaltim untuk pembaharuan lebih lanjut tentang berita populer lainnya.
Artikel ini telah tayang di kompas.com.