Baca tanpa iklan
Ketika Ketua DPR RI tidak mendengar, buta mata dan tidak mau menerima aspirasi rakyat dari Sabang sampai Merauke, nah ini juga perlu dipertanyakan," kata Cepy di Jakarta, Jumat (8/3/2024) seperti dikutip TribunKaltim.co dari TribunJakarta.com dengan judul Cemas Jokowi Bakal 'Main' di Pilkada, PDIP Se-Jabodetabek Kecewa Puan Tak Segera Gulirkan Hak Angket.
Cepy mengatakan, hak angket penting digunakan para wakil rakyat agar dugaan kecurangan Pemilu 2024 yang melibatkan Presiden Jokowi bisa terbukti.
"DPR RI dengan kewenangannya wajib mengungkap secara terang benderang segala pelanggaran, penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan oleh pemerintah Presiden Jokowi dalam Pemilu 2024," jelasnya.
Ia menilai, jika pelanggaran Pemilu 2024 dibiarkan maka kemerosotan demokrasi di Indonesia akan lebih mengkhawatirkan kedepannya.
Termasuk juga bakal menyebar ke perhelatan Pilkada yang akan digelar di akhir tahun 2024 ini.
"Ketika Pilpres dengan kebrutalan kecurangan ini dibiarkan, bukan hal yang mustahil pola semacam ini akan dimainkan Jokowi dan antek-anteknya dalam Pilkada.
Nah inilah yang kita khawatirkan bersama," kata Chepy.
Sebagai kader PDIP, Cepy merasa pihaknya terpanggil untuk mempelopori gerakan desak hak angket agar segera digulirkan PDIP di Senayan.
Sebab, ia menyinggung status Presiden Jokowi yang dianggap sebagai dalang dari kemerosotan demokrasi ini masih sebagai kader PDIP.
"Karena pengkhianatnya (Jokowi) dari PDIP. Jadi PDIP lah yang sangat mengetahui dan PDIP tidak boleh lari dari tanggung jawab," kata Cepy.
Berikut rangkuman pernyataan yang menyerukan pengguliran hak angket pada rapat paripurna Selasa lalu.
Baca juga: Terkuak, Ternyata Cak Imin Tak Perintahkan Kader PKB di DPR Usulkan Hak Angket, PDIP Juga Begitu
PDIP
Anggota DPR RI Fraksi PDIP, Aria Bima, menyatakan bahwa lembaga legislator tidak ada taringnya jika tidak berani untuk menggulirkan hak angket dan interpelasi terkait dugaan kecurangan Pemilu 2024.
"Untuk itu, pimpinan, kami berharap pimpinan menyikapi dalam hal ini, mau mengoptimalkan pengawasan fungsi komisi atau interpelasi atau angket, ataupun apapun," kata Aria Bima.
Aria Bima menilai, hak angket ini bisa menjadi wadah untuk mengoreksi pemerintah, sehingga pelaksanaan Pemilu ke depan bisa berjalan dengan lebih berkualitas.